Suara.com - Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama Australia Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir mengaku tidak paham dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemulangan WNI eks ISIS.
Gus Nadir merasa Jokowi justru membenturkan pendapat pribadinya dengan pengambilan kebijakan. Ia menyebut komunikasi publik Jokowi buruk.
Hal ini disampaikan Gus Nadir dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, @na_dirs, Kamis (6/2/2020).
"Saya gak paham dengan pernyataan Presiden Jokowi ini. Jelek sekali komunikasi publik pemerintah menangani isu sepenting ini," tulis Gus Nadir.
Pernyataan Jokowi yang tidak setuju WNI eks ISIS yang membakar paspor ikut dipulangkan, dirasa tidak elok.
Gus Nadir mengatakan, "Presiden sedang membenturkan sendiri pendapat pribadi beliau dengan proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas. Kurang elok".
Dalam cuitan tersebut, Gus Nadir menyematkan unggahan dari akun Twitter resmi Jokowi terkait pemulangan WNI eks ISIS. Jokowi tidak setuju jika WNI yang membakar paspor ikut dipulangkan.
"Soal WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air, para wartawan bertanya ke saya: bagaimana dengan mereka yang telah membakar paspornya. Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak," tulis Jokowi, seperti dikutip Suara.com, Kamis (6/2).
Ia melanjutkan, "Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas."
Baca Juga: Pesawat Pegasus Airlines Turki Kecelakaan, Apakah Ada Korban WNI?
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut BNPT akan segera memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia. Fachrul mengatakan sebagian besar WNI eks ISIS tersebut dalam keadaan terlantar.
Sehingga, dia pun menyatakan rencana pemulangan mereka ke Indonesia atas prinsip kemanusiaan.
Sebanyak 47 dari 600 WNI eks ISIS tersebut berstatus tahanan. Sementara sisanya merupakan pengungsi biasa.
Wacana pemulangan WNI eks ISIS terus bergulir. Presiden RI Joko Widodo sampai saat ini menyatakan masih memperhitungkan plus minus terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.
“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden menyatakan perlunya untuk menggelar rapat terbatas yang khusus membahas rencana tersebut. Menurutnya, semua yang terkait hal itu harus melalui perhitungan atau kalkulasi yang detail.
Berita Terkait
-
Jokowi Telisik Kebakaran Hutan Meningkat saat Pergantian Kepala Daerah
-
Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda Jika Masih Ada Kebakaran Hutan
-
Pemerintah Harus Perhatikan Dua Hal Ini Kalau Ingin Pulangkan WNI Eks ISIS
-
Tolak WNI Eks ISIS Dipulangkan, Ferdinand Demokrat Tawarkan Solusi Lain
-
WNI Eks ISIS Ingin Pulang, Harapan Jadi Dokter Kandas Usai Dibawa ke Suriah
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta