Suara.com - Sebanyak 238 warga negara Indonesia yang tengah menjalani proses observasi di Hanggar Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau, dijamin mendapatkan makanan yang laik.
Deputi Bidang Polhukam Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengaku turut meninjau daerah karantina bersama dengan rombongan menteri.
Meskipun tidak dapat berinteraksi langsung dengan WNI yang tengah diobservasi, dirinya mendapatkan informasi terkait kegiatan mereka dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono.
"Kawan-kawan di sana terjamin kesejahteraannya," kata Jaleswari di Pusat Informasi Terpadu di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Selama menjalani masa observasi, WNI yang dijemput dari Kota Wuhan, China tersebut mendapat perlakuan nyaman dari sisi keamanan dan makanan.
Ia menjelaskan, 238 WNI tersebut mendapatkan makan tiga kali sehari. Satu WNI setiap kali makan mendapat menu senilai Rp 100 ribu.
"Artinya 3 kali makan sehari Rp 300 ribu," ujarnya.
Selain itu, mereka juga beraktivitas secara normal seperti melakukan olahraga, hingga karaoke. Jaleswari menambahkan bahwa di sana mereka didampingi oleh 112 tenaga medis yang membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan psikologi.
"Bentuknya ada satgas kesehatan, dokter, psikolog, PMI.”
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Sempat Kaget Evakuasi WNI dari Wuhan ke Natuna
Heboh di medsos
uitan seorang yang menyebut dirinya sebagai warga Natuna menuai protes warganet, seusai menyoroti tempat karantina warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China akibat virus corona.
Kejadian bermula saat pemilik akun @anindita_ayu, melontarkan pertanyaan mengenai kelayakan tempat karantina yang hanya berupa hangar pesawat dengan beberapa tenda, kepada Presiden Jokowi dan dr Gia Pratama. Ia juga menyertakan sejumlah foto kondisi di lokasi karantina.
"Tempat karantina untuk WNI dari Wuhan hanya berupa hanggar pesawat yang diberi fasilitas seperti ini. Jadi apakah tempat seperti ini layak? @GiaPratamaMD @jokowi," tulisnya seperti dikutip Suara.com, Selasa (4/2/2020).
Ia lalu mengklaim warga Natuna tidak akan memprotes pemerintah bila sebelumnya diberi arahan mengenai evakuasi WNI, serta menyediakan fasilitas pelindung untuk mengantisipasi virus corona.
"Ga akan disalahkan kalau pemerintah sudah mempersiapkan kami yang ada di sini. Sampai sekarang aja belum ada supply masker di sini untuk menjawab keresahan warga," lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
-
Beredar Video Situasi Kabin Pesawat saat Jemput Warga di Wuhan China
-
CEK FAKTA: Benarkah WHO Serukan Dunia Isolasi Cina karena Virus Corona?
-
Update Virus Corona di Indonesia: 49 Negatif, 1 Masih Dalam Observasi
-
Update Virus Corona di Indonesia: IDI Bentuk Satuan Tugas Virus Corona
-
Li Wenliang Meninggal karena Virus Corona, Mirip Carlo Urbani dan SARS
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!