Suara.com - Sebanyak 238 warga negara Indonesia yang tengah menjalani proses observasi di Hanggar Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau, dijamin mendapatkan makanan yang laik.
Deputi Bidang Polhukam Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengaku turut meninjau daerah karantina bersama dengan rombongan menteri.
Meskipun tidak dapat berinteraksi langsung dengan WNI yang tengah diobservasi, dirinya mendapatkan informasi terkait kegiatan mereka dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono.
"Kawan-kawan di sana terjamin kesejahteraannya," kata Jaleswari di Pusat Informasi Terpadu di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Selama menjalani masa observasi, WNI yang dijemput dari Kota Wuhan, China tersebut mendapat perlakuan nyaman dari sisi keamanan dan makanan.
Ia menjelaskan, 238 WNI tersebut mendapatkan makan tiga kali sehari. Satu WNI setiap kali makan mendapat menu senilai Rp 100 ribu.
"Artinya 3 kali makan sehari Rp 300 ribu," ujarnya.
Selain itu, mereka juga beraktivitas secara normal seperti melakukan olahraga, hingga karaoke. Jaleswari menambahkan bahwa di sana mereka didampingi oleh 112 tenaga medis yang membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan psikologi.
"Bentuknya ada satgas kesehatan, dokter, psikolog, PMI.”
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Sempat Kaget Evakuasi WNI dari Wuhan ke Natuna
Heboh di medsos
uitan seorang yang menyebut dirinya sebagai warga Natuna menuai protes warganet, seusai menyoroti tempat karantina warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China akibat virus corona.
Kejadian bermula saat pemilik akun @anindita_ayu, melontarkan pertanyaan mengenai kelayakan tempat karantina yang hanya berupa hangar pesawat dengan beberapa tenda, kepada Presiden Jokowi dan dr Gia Pratama. Ia juga menyertakan sejumlah foto kondisi di lokasi karantina.
"Tempat karantina untuk WNI dari Wuhan hanya berupa hanggar pesawat yang diberi fasilitas seperti ini. Jadi apakah tempat seperti ini layak? @GiaPratamaMD @jokowi," tulisnya seperti dikutip Suara.com, Selasa (4/2/2020).
Ia lalu mengklaim warga Natuna tidak akan memprotes pemerintah bila sebelumnya diberi arahan mengenai evakuasi WNI, serta menyediakan fasilitas pelindung untuk mengantisipasi virus corona.
"Ga akan disalahkan kalau pemerintah sudah mempersiapkan kami yang ada di sini. Sampai sekarang aja belum ada supply masker di sini untuk menjawab keresahan warga," lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
-
Beredar Video Situasi Kabin Pesawat saat Jemput Warga di Wuhan China
-
CEK FAKTA: Benarkah WHO Serukan Dunia Isolasi Cina karena Virus Corona?
-
Update Virus Corona di Indonesia: 49 Negatif, 1 Masih Dalam Observasi
-
Update Virus Corona di Indonesia: IDI Bentuk Satuan Tugas Virus Corona
-
Li Wenliang Meninggal karena Virus Corona, Mirip Carlo Urbani dan SARS
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan