Suara.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengakui sulit mendeteksi virus corona. Meski dengan alat deteksi suhu tubuh atau thermal scanner.
thermal scanner hanya bisa mendeteksi 20 persen kemungkinan kasus terjangkit virus corona. Sehingga Pemprov DKI memperkuat pengawasan hingga tingkat Puskesmas.
"Kemudian di terminal-terminal pintu masuk Jakarta, kalau diprediksi hanya bisa mendeteksi 20 persen dari kemungkinan kasus. Karenanya penguatan kami adalah di fasilitas kesehatan hingga tingkat Puskesmas," kata Widyastuti di Balai Kota Jakarta, Senin (10/2/2020).
Agak sulitnya mendeteksi kasus virus corona kata Widyastuti, karena dalam kasus virus corona adanya masa inkubasi selama 14 hari. Dari mulai masuknya kuman ke tubuh sampai sakit.
"Katakanlah dia baru datang dari satu negara terdampak, karena masa inkubasinya 14 hari, dia belum muncul sehingga ketika lewat thermal scanner enggak terdeteksi," kata dia.
Karena itu, kata Widyastuti, penguatan Dinkes DKI Jakarta adalah di semua fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit pemerintah maupun swasta, klinik, hingga Puskesmas dengan cara sosialisasi info virus corona dan alur penemuannya.
Harapannya, jika ada pasien yang datang dari negara terdampak virus vorona maka semakin mempertajam dan memperjelas anamnesis (proses komunikasi antara dokter dan pasien yang bertujuan mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan lainnya yang berkaitan.
Dengan demikian, dapat mengarahkan diagnosis penyakit) sehingga juga terdeteksi di fasilitas-fasilitas kesehatan.
"Harus kita yang siaga bukan hanya nunggu di bandara, tapi penguatan juga di lapangan," ucap dia.
Baca Juga: Tanggapi Studi Harvard Soal Corona di Indonesia, Kemenkes: Itu Matematik
Kendati demikian, DKI tetap bekerjasama untuk pengawasan pintu-pintu masuk ke Jakarta dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Imigrasi dan pihak berwenang dengan melibatkan diri dalam "Public Health Emergency Operating Centre" (PHEOC).
"Selalu ada komunikasi antara kami dengan pihak-pihak yang berada di pelabuhan-pelabuhan," kata Widyastuti. (Antara)
Berita Terkait
-
Tanggapi Studi Harvard Soal Corona di Indonesia, Kemenkes: Itu Matematik
-
Dipastikan Sehat, Empat WNI Dari Singapura Jalani Proses Karantina
-
Satu Grup dengan Korsel di BATC 2020, Tim Beregu Putra Indonesia Optimistis
-
6 WNI 'Suspect Virus Corona' Kabur dari Singapura, Kemenkes Bilang Begini
-
Hoaks Babi Berbicara, Sebut Virus Corona Bisa Dicegah dengan Makan 9 Telur
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'