Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengatakan bahwa PAN enggan mengikuti jejak PKS sebagai oposisi. Zulhas menilai PAN akan rugi jika jadi oposisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpandangan bahwa langkah PKS justru sudah tepat untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia. Sebab, sebagai partai yang kalah dalam Pemilu 2019, PKS tetap memilih berada di luar pemerintahan.
"Tiap partai punya kebijakan masing-masing dan PKS mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai bagian dari cinta dan melayani negeri agar ada mekanisme check and ballances. Demokrasi Indonesia justru perlu #KamiOposisi agar pemerintah bekerja dengan benar dan bekerja cerdas. PKS yakin insya Allah pilihan #KamiOposisi sehat dan baik bagi demokrasi Indonesia," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (13/2/2020).
Mardani juga berpandangan bahwa saat ini sudah tak ada ruang lagi di dalam pemerintahan.
Untuk itu, partai seperti PKS maupun PAN yang bukan partai pendukung pemerintah harus berada di ruang yang berbeda dengan partai koalisi pemerintah.
"Yang pro pemerintah sudah penuh sesak. Partai justru perlu ruang gerak yang luas. Ruang #KamiOposisi justru luas," kata Mardani.
Kendati begitu, Mardani tetap menghormati apapun keputusan yang diambil oleh PAN nantinya dalam posisi mereka di pemerintahan.
"Kami pada posisi mendoakan PAN memutuskan yang terbaik untuk publik," ujar Marsani.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidatonya di Kongres V PAN mengatakan bahwa partai di bawah kepemimpinannya tersebut harus mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu 2024 ketimbang meributkan posisi PAN usai Pemilu 2019.
Baca Juga: Pilkada Solo Hanya Gibran dan Purnomo, PKS Ingin Cari Lawan untuk PDIP
"Positioning itu penting untuk menghadapi tantangan yang berat, 2024 itu tidak mudah. Kita kemarin masih ribut soal oposisi, tidak oposisi, itu yang saya tidak setuju," kata Zulkifli dalam pidatonya di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (12/2/2020).
Zulkifli kemudian juga menyatakan enggan bila harus mengikuti jejak langkah PKS yang sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintah.
"Kalau oposisi itu sudah diambil tagline-nya oleh PKS. Kalau kita ikut masuk ke situ, isu oposisi yang sudah diambil oleh teman kita, partai itu (PKS), akan sangat merugikan kita. Kalau kita bergerak ke kanan, ke kanan sekali kita kalah, kalah kita," kata Zulkifli.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen untuk Hilangkan Kerutan, Murah Meriah Mudah Ditemukan
- 6 Hybrid Sunscreen untuk Mengatasi Flek Hitam di Usia Matang 40 Tahun
- 22 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 12 Oktober: Klaim Pemain 112-113 dan Jutaan Koin
Pilihan
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Kamera Terbaik Oktober 2025
-
Keuangan Mees Hilgers Boncos Akibat Absen di FC Twente dan Timnas Indonesia
-
6 Rekomendasi HP Murah Tahan Air dengan Sertifikat IP, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
Terkini
-
Berapa Kekayaan Eric Trump yang Ingin Ditemui Prabowo Subianto?
-
Kecewa Timnas Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Presiden Prabowo Minta Kluivert 'Ditendang?'
-
BPJS Kesehatan Apresiasi 110 Badan Usaha Lewat Penghargaan Satya JKN Award 2025
-
Berkontribusi bagi Keamanan dan Kesejahteraan, BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Perdamaian
-
Misteri Kematian Andri di Kali Green Crout: Keluarga Tolak Dugaan Tawuran, Ungkap Banyak Kejanggalan
-
Ahli Forensik Digital Pertanyakan Kepakaran Rismon yang Tanggapi Kasus Kematian Mirna Salihin
-
Tolak Larangan Merokok di Tempat Hiburan, Ratusan Pengusaha dan Karyawan Demo di DPRD DKI
-
Perintah Tegas Perabowo ke Erick Thohir Usai Timnas Gagal Masuk Piala Dunia: Bangun Akademi Atlet!
-
Menlu Bantah Media Israel yang Sebut Prabowo akan Kunjungi Negaranya: Buktinya Kita Pulang Hari Ini
-
Ditjen Dukcapil Kemendagri Pastikan Keamanan Data Masyarakat Jadi Prioritas Utama