Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) kemungkinan bakal mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus kasus Jiwasraya.
Sohibul mengatakan hal tersebut ia ketahui usai melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas beberapa waktu lalu, atau tepatnya sebelum Kongres ke-V PAN. Sohibul mengatakan bahwa ada keinginan dari Zulhas untuk mendukung pansus Jiwasraya semisal dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum di dalam kongres.
"Oiya saya kan Selasa minggu lalu, saya kan ketemu di rumahnya Pak Zul, beberapa media juga sudah tahu, saya bilang tentang pentingnya ini. Dan beliau mengatakan PAN insyallah ikut tetapi, setelah nanti beliau terpilih kembali dan beliau terpilih kembali," kata Sohibul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Sohibul menuturkan, dalam pertemuannya dengan Zulhas juga dihadiri sejumlah petinggi PAN. Diantaranya Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua DPP Yandri Susanto.
"Iya, sewaktu ketemu saya bicara begitu. Di situ disaksikan saudara Yandri, Sekjen juga. Dan beliau mengatakan Yandri, Eddy nanti kita ikutlah dalam pansus ini. Begitu," ujar Sohibul.
Untuk diketahui, Fraksi PKS bersama dengan Fraksi Partai Demokrat secara resmi mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus atau pansus hak angket terkait kerugian di Jiwasraya. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh kedua fraksi kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, usulan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya itu telah disepakati dan ditandatangani seluruh anggota PKS yang berjumlah 50 orang. Dengan begitu, menurutnya PKS telah memenuhi aturan dalam mengusulkan.
Jazuli menegaskan, usulan PKS untuk membentuk pansus hak angket Jiwasraya ialah untuk pengungkapan lebih mendalam terkait kerugian di perusahaan asuransi plat merah tersebut.
"Jadi sebenarnya kami membikin pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atu apa, tetapi ingin membuka secara terang benderang. Kemudian penegakan hukum objektif, kemudian kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis," kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca Juga: Resmi! PKS dan Demokrat Serahkan Surat Dukungan Pansus Jiwasraya
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan usulan secara resmi yang disampaikan kepada pimpinan DPR tersebut merupakan bukti bahwa Partai Demokrat serius untuk membentuk pansus hak angket.
Ia berharap agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Menurutnya, pembentukan pansus merupakan pilihan tepat seiring sudah dibentuknya panitia kerja atau panja di tiga komisi, yakni Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI.
"Ini keseriusan fraksi kami, untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang. Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas. Logikanya sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk pansus," kata Herman.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan