Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tugas di tingkat Kepolisian Sektor atau Polsek tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Setelah menerima masukan tersebut, Jokowi disebut akan mengolahnya lebih lanjut. Mahfud dan Kompolnas menemui Jokowi di Istana pada Rabu (19/2/2020).
"Saya sebagai ketuanya menyampaikan ke presiden dan presiden menyatakan akan diolah oleh presiden. Itu kemudian nanti kalau sudah oke, ya, jalan," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Mahfud menerangkan bahwa penyidikan dan penyelidikan itu seharusnya hanya dilakukan oleh setingkat Polres karena partner imbangnya atau counterpartnya dengan Kejaksaan Agung. Sedangkan Kejaksaan Agung kata dia, hanya ada di tingkat kabupaten, kota dan provinsi.
"Counterpartnya tuh yaitu pengadilan dan Kejaksaan kan hanya ada di kabupaten/kota, hanya itu alasannya," ujarnya.
Sebagai gantinya, tugas Polsek hanya fokus kepada pengayoman dan juga pendekatan restorative justice. Jadinya apabila ada perkara di setingkat kecamatan, maka Polsek lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan.
"Jadi tidak perlu diberi target harus menyelesaikan perkara pidana nanti malah cari-cari sendiri hal-hal yang kecil yang seharusnya diselesaikan berdasarkan asas kekeluargaan dan restorative justice," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung