Suara.com - Kerja sama di bidang konstruksi, yang ditandatangani bersama antara Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) dengan Forum Quality, Health, Safety and Environment (QHSE), atau lebih dikenal dengan Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan BUMN Konstruksi, diharapkan mampu mampu memotivasi dan meningkatkan kesadaran perusahaan konstruksi agar melaksanakan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik.
Hal ini dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, yang menyambut positif penandatanganan kerja sama tersebut.
“Kerja sama di bidang konstruksi ini diharapkan mampu memotivasi dan meningkatkan kesadaran perusahaan konstruksi agar melaksanakan norma K3 dengan baik," harapnya, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, (25/2/2020).
Ida menyampaikan, salah sektor penyumbang kecelakaan kerja selama ini berasal dari sektor konstruksi, sehingga semua pihak harus terus menggelorakan K3 secara khusus kepada perusahaan sektor kontsruksi, dengan tetap tidak melupakan sektor-sektor yang lainnya.
Ida menambahkan pentingnya melakukan pendekatan K3 secara modern, yakni melalui penerapan SMK3 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem yang ada di perusahaan.
“Dunia industri perlu menerapkan sistem manajemen K3 atau Sistem Manajemen K3 (SMK3), yang pada prinsipnya, penerapan SMK3 bersifat normatif, sehingga wajib ditaati oleh perusahaan," tegasnya.
Pendekatan pengaturan keselamatan kerja, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1970 adalah upaya preventif, sehingga lebih mengedepankan pencegahan. Penerapan sanksi lebih ditekankan agar para pengurus yang melanggar pelaksanaan K3 mempunyai efek jera dan dapat memperbaikinya di kemudian hari.
"Saya berharap kerja nyata kita, agar K3 dapat menjadi budaya di masyarakat, sehingga kasus-kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diturunkan dan dihindari," kata Ida.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2016 tentang DK3, maka tugas DK3N adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Menaker terkait bidang K3.
Baca Juga: Sejumlah Produk Kelompok Tenaga Kerja Mandiri Binaan Kemnaker Dipamerkan
Sementara itu, Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3, Iswandi Hari dalam laporannya mengatakan, penandatangan kerja sama antara DK3N dengan Forum QHSE BUMN Konstruksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas keselamatan dan K3 di perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia. (*)
Berita Terkait
-
Layanan Terpadu Satu Atap Bisa Kurangi Jumlah Pekerja Migran Non Prosedural
-
Menaker : Pelatihan sangat Penting untuk Siapkan Tenaga Kerja Terampil
-
Menaker Ajak Pekerja Beri Kontribusi Pemikiran Konstruktif Atasi Masalah
-
Kemnaker Persilakan Berbagai Pihak Beri Masukan Konstruktif pada Pemerintah
-
Adhi Karya Minta Diguyur Modal Rp 3 Triliun dari Pemerintah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid