Telan Rp 53 T, Pemprov DKI Diminta Ganti Skema Pembayaran MRT Fase III

Suara.com - Proyek pembangunan Moda Rata Terpadu (MRT) Jakarta fase III diperkirakan akan mengabiskan dana hingga Rp 53 triliun. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta diminta agar mengubah skema pembayarannya.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama PT Bank DKI, Zainuddin Mappa. Menurutnya skema pendanaan dengan menggunakan dana dari dan untuk pemerintah atau G to G tak bisa lagi diterapkan. Skema ini disebutnya selalu dilakukan di MRT fase I dan II.

"Skema pembiayaan koridor Timur-Barat tidak bisa menggunakan strategi pinjaman antar-pemerintah (G to G) seperti koridor Utara-Selatan fase I dan II," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Kamis (27/2/2020).

Proyek MRT fase III ini nantinya akan menghubungkan Kalideres-Ujung Menteng yang tergabung dalam koridor Timur-Barat. Panjang koridornya sendiri seluruhnya akan mencapai 31,7 km.

Melihat rencana yang disusun, Zainudin mengatakan MRT adalah proyek besar yang butuh dana banyak terlalu banyak. Karena itu pendanaannya harus mengaitkan pihak badan usaha (B to G).

Ia sendiri menyebut pihaknya ingin dilibatkan dalam skema pendanaan ini. Sesuai rencana PT MRT Jakarta yang ingin memprioritaskan rute dalam kota Zainuddin berencana membagi dua tahap pembangunan jika benar dilibatkan.

"Yaitu stage I Kalideres-Cempaka Baru sepanjang 20,1 km dan stage II Cempaka Baru-Ujung Menteng 11,6 km," katanya.

Selain itu, ia menyebut pelibatan pihaknya dalam pendanaan ini, sebagai bentuk sinergitas antara BUMD DKI. Nantinya ia akan menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran pembangunan.

"MRT yang akan membangun jalur Ujung Menteng ke Kalideres itu kita juga akan ajak Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain untuk ikut serta melalui sindikasi," imbuh dia.

Baca Juga: MRT Gelar Uji Coba Publik QR Code pada Maret