Suara.com - Pemerintah menganjurkan jemaah umrah tak mengajukan pengembalian dana atau refund dana umrah. Namun diminta untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule dalam perjalanan.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Arfi Hatim mengatakan, jika jemaah terlanjur mengajukan refund, maka dana kembali yang didapat tak 100 persen.
"Tapi yang mau refund sudah disampaikan akan berlaku standar dan ketentuan, dengan bukti-bukti yang telah dikeluarkan biro penyelenggara umrah itu sendiri. Misal enggak dapat 100 persen. Sehingga refund enggak 100 persen, tolong dipahami," ujar Arfi saat ditemui di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Minggu (8/3/2020).
Menurut dia, jika melakukan reschedule, maka jemaah dapat kepastian keberangkatan umrah sampai pemerintah Arab Saudi membuka kembali kegiatan umrah. Ia memastikan, dalam proses reschedule ini jemaah tak akan dimintai biaya tambahan.
"Jadi dana bapak ibu aman 100 persen, tapi kami pastikan reschedule tersebut tanpa ada tambahan biaya. Ini kondisi force major yang tidak diinginkan semua sehingga semua pihak ada empati ada kebijakan yang dikeluarkan," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umran dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, jika jemaah mengajukan refund, maka hanya mendapatkan pengembalian dana paling banyak 90 persen dari biaya umrah.
"Paling tidak kurang lebih 90 persen mungkin yah, masih bisa kita kembalikan karena hingga saat ini belum semua data kita selesaikan komponen mana saja yang sudah bisa kita kembalikan, mana yang tidak. Minimal kalau kita berpatokan pada brosur setiap travel itu ada angka sekitar 500 dolar AS cancellation fee atau biaya refund," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Pasca Arab Saudi Berlakukan Setop Umrah, KJRI Istanbul Bantu 378 WNI Pulang
-
Gagal Berangkat Umrah karena Wabah Corona, Warga Purwokerto Ini Bersyukur
-
Meski Belum Bisa Umrah ke Arab, Calon Jemaah di Bandung Tetap Ikut Manasik
-
Yakinkan Arab Saudi, PKS Usul Calon Jemaah Indonesia Diinkubasi 14 Hari
-
Soal Jemaah Umrah di Makkah, PKS Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar
-
Jurus Prabowo Setop Wisata Bencana: Siapa Pejabat yang Disentil dan Mengapa Ini Terjadi?