Suara.com - Pemerintah menganjurkan jemaah umrah tak mengajukan pengembalian dana atau refund dana umrah. Namun diminta untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule dalam perjalanan.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Arfi Hatim mengatakan, jika jemaah terlanjur mengajukan refund, maka dana kembali yang didapat tak 100 persen.
"Tapi yang mau refund sudah disampaikan akan berlaku standar dan ketentuan, dengan bukti-bukti yang telah dikeluarkan biro penyelenggara umrah itu sendiri. Misal enggak dapat 100 persen. Sehingga refund enggak 100 persen, tolong dipahami," ujar Arfi saat ditemui di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Minggu (8/3/2020).
Menurut dia, jika melakukan reschedule, maka jemaah dapat kepastian keberangkatan umrah sampai pemerintah Arab Saudi membuka kembali kegiatan umrah. Ia memastikan, dalam proses reschedule ini jemaah tak akan dimintai biaya tambahan.
"Jadi dana bapak ibu aman 100 persen, tapi kami pastikan reschedule tersebut tanpa ada tambahan biaya. Ini kondisi force major yang tidak diinginkan semua sehingga semua pihak ada empati ada kebijakan yang dikeluarkan," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umran dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, jika jemaah mengajukan refund, maka hanya mendapatkan pengembalian dana paling banyak 90 persen dari biaya umrah.
"Paling tidak kurang lebih 90 persen mungkin yah, masih bisa kita kembalikan karena hingga saat ini belum semua data kita selesaikan komponen mana saja yang sudah bisa kita kembalikan, mana yang tidak. Minimal kalau kita berpatokan pada brosur setiap travel itu ada angka sekitar 500 dolar AS cancellation fee atau biaya refund," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Pasca Arab Saudi Berlakukan Setop Umrah, KJRI Istanbul Bantu 378 WNI Pulang
-
Gagal Berangkat Umrah karena Wabah Corona, Warga Purwokerto Ini Bersyukur
-
Meski Belum Bisa Umrah ke Arab, Calon Jemaah di Bandung Tetap Ikut Manasik
-
Yakinkan Arab Saudi, PKS Usul Calon Jemaah Indonesia Diinkubasi 14 Hari
-
Soal Jemaah Umrah di Makkah, PKS Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat