Suara.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Supriyo mengaku tak kuasa saat mengetahui kasus pembunuhan anak di Sawah Besar yang dilakukan oleh remaja perempuan berusia 15 tahun. Ia bergidik ngeri ketika mengetahui kasus tersebut dari media.
"Saya turut berduka cita atau berbela sungkawa kepada keluarga korban. Kalau saya menyaksikan dan membaca berita dari media baik media mainstream maupun media sosial itu saya bergidik, pak Karni. Bergidik dan sadis sekali," ujar Agung saat diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa malam (10/3/2020).
Meski demikian, Agung mengaku tak kaget dengan adanya kasus tersebut. Ia telah menduga jauh-jauh hari sebelumnya bahwa suatu saat akan ada sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari tontonan yang bebas diakses oleh setiap orang saat ini.
"Namun, hal ini sudah kami prediksi bahwa pada suatu saat pasti akan terjadi sesuatu. Nah, kenapa kami bisa memprediksi hal itu?" kata Agung.
Ia lantas menjelaskan bagaimana dampak sebuah tontonan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal ini, ia mengaku bahwa KPI telah melakukan sejumlah langkah pencegahan agar hal seperti kasus pembunuhan yang menimpa bocah berusia enam tahun tak terjadi.
Menurut Agung, KPI memiliki empat macam kewenangan dalam mengatur dan mengawasi bentuk tayangan yang disiarkan oleh televisi dan radio. Namun, KPI tak memiliki kewenangan yang sama dalam mengatur tayangan yang disiarkan melalui media baru seperti Youtube atau kanal-kanal lain.
"Di lembaga penyiaran itu pada tahun 2019 ada 33 potensi pelanggaran. Tapi semuanya terjadi di lembaga penyiaran berlangganan atau Pay-TV [TV berbayar-red]. Kalau TV swasta itu relatif aman. Nah, apa yang dilarang oleh KPI di televisi itu ternyata ditayangkan di media baru, " ujarnya.
Agung lalu mencontohkan film favorit yang ditonton oleh pelaku yaitu Slenderman tidak tayang di televisi swasta maupun televisi berbayar di Indonesia. Ia menduga bahwa film tersebut telah ditonton si pelaku lewat media baru.
"Kalau saya melihat anak tadi, pelaku tadi, menonton Slenderman itu tahun 2018. Enggak mungkin ditayangkan sekarang di televisi swasta maupun Pay-TV. Pasti itu di media baru. Nah, sayangnya ini belum ada peraturan yang komprehensif."
Baca Juga: WNA Positif Corona Meninggal, Dirut: Bukan Pasien RSPI Sulianti Saroso
Agung berharap jika ke depan KPI diberi kewenangan untuk mengatur tayangan yang disiarkan oleh media baru sehingga kejadian seperti pembunuhan di Sawah Besar tak akan terulang kembali.
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung