Suara.com - Partai Demokrat meminta pemerintah Indonesia segera melakukan lockdown atau penguncian semua wilayah guna menekan angka kasus positif virus corona Covid-19.
Saran ini disampaikan melalui pernyataan pers yang diunggah oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (20/3/2020).
Partai Demokrat mencantumkan enam rekomendasi kepada pemerintah untuk menghadapi COCID-19. Salah satunya adalah melakukan lockdown.
Penerapan lockdown yang direkomendasikan Partai Demokrat adalah penerapan dalam jangka pendek, terutama kota-kota yang paling berat terinfeksi corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali.
Menurut Partai Demokrat, penerapan lockdown bisa dilakukan dengan membatasi pergerakan dan menutup arus masuk masyarakat ke sebuah wilayah.
Namun, meski membatasi mobilisasi masyarakat, Partai Demokrat juga meminta agar pemerintah tetap menjaga kelancaran pasokan logistik terutama kebutuhan pokok.
Selain lockdown, partai yang pernah dipimpin oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menganjurkan agar pemerintah melakukan relokasi anggaran untuk membantu fasilitas kesehatan dalam menanggulangi COVID-19.
Total ada enam poin yang direkomendasikan Partai Demokrat kepada Pemerintah Indonesia untuk menghadapi wabah Covid-19.
1. Melakukan lockdown dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali.
Baca Juga: Masjid di Lingkungan Polda Jatim Tetap Gelar Salat Jumat Seperti Biasa
2. Melakukan upaya penghentian penyebaran virus corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi.
3. Melakukan relokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus corona, tertama untuk fasilitas kesehatan.
4. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini.
5. Merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response) serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini.
6. Melakukan kerjasama dengan negara lain diantaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit, agar vaksin anti-virus corona bisa ditemukan dan diproduksi dengan segera.
Tag
Berita Terkait
-
Ikuti Arahan Anies, Masjid Ini Pilih Kunci Gerbang saat Salat Jumat
-
Satgas Covid-19 IDI Soroti Fenomena Gunung Es Kasus Corona di Indonesia
-
Wabah Virus Corona, Pengamatan Event Horizon Telescope Dibatalkan
-
Kehabisan Sarung Tangan, Dokter di Italia Meninggal karena Corona Covid-19
-
Terinfeksi Corona, Wanita Ini Ceritakan Gejala Awal yang Jarang Diketahui
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang