Demi Jaga Hukum Internasional, Puan Desak PBB Segera Bertindak Atasi Konflik AS-Israel Vs Iran

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pernyataan tegas terkait memanasnya situasi geopolitik dunia akibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Rapat Paripurna, Selasa (10/3/2026), Puan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan.

Ia menilai ketegangan yang melibatkan kekuatan besar tersebut bukan sekadar perselisihan regional, melainkan ancaman serius bagi tatanan dunia di masa depan.

"Konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Melihat eskalasi yang terus meningkat, Puan menegaskan, perlunya penguatan hukum internasional dan peran lembaga dunia dalam menjaga keadilan serta stabilitas.

Ia pun secara khusus meminta PBB untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini.

"DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peran, segera bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global," tegasnya.

Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR RI mendukung penuh segala bentuk inisiatif diplomasi, baik di tingkat bilateral maupun multilateral.

Ia mendorong semua pihak yang terlibat untuk menahan diri guna menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, serta mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.

Baca Juga: Mojtaba Khamenei Pimpin Iran, Trump Klaim Siapkan Skenario Akhiri Perang Timur Tengah

Selain desakan internasional, Puan juga memberikan catatan bagi pemerintah dalam negeri.

Ia mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dalam jalur diplomasi yang telah menjadi jati diri bangsa.

"DPR RI menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang," pungkasnya.