Usul Gaji DPR Disunat untuk Perangi Corona, Korea Selatan Udah Duluan Lho

"Pegawai negeri tingkat menengah dan rendah telah mengalami kesulitan dalam upaya pengendalian virus korona, dan saya tidak ingin mereka merasa tertekan," ujar Kim.

Respon publik terhadap langkah ini umumnya positif. Banyak warganet mengatakan setuju dengan kampanye tersebut.

Mereka merasa pejabat tinggi pemerintah telah menunjukkan simpati untuk berbagi kesulitan dengan rakyat.

Pada saat yang sama, banyak orang yang mendesak anggota parlemen untuk melakukan hal yang sama, atau setidaknya mengembalikan sebagian besar dari gaji mereka.

Warganet juga mengkritik anggota parlemen karena tidak melakukan hal-hal praktis untuk membantu orang-orang.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk mengambil kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 untuk membantu penanganan penyebaran COVID-19.

"Fraksi PPP DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk melakukan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 yang nanti disumbangkan untuk penanganan COVID-19," kata Baidowi di Jakarta, Selasa

Dia menyerahkan jumlah besaran gaji anggota DPR yang dipotong kepada pimpinan DPR.

Menurut dia, penyebaran COVID-19 melebihi perkiraan dan semakin memprihatinkan sehingga segenap elemen bangsa harus bersama-sama bergandengan tangan memerangi virus tersebut.

Baca Juga: Soal Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga, Buruh: Elite Jangan Egois!

"Fraksi PPP menginstruksikan seluruh kader yang duduk di legislatif mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota untuk membantu dalam penanganan COVID-19 dalam bentuk pembagian masker, pembersih tangan, penyemprotan disinfektan kepada masyarakat maupun melalui takmir masjid, mushalla maupun pondok pesantren," ujarnya.

Baidowi juga mengimbau kepada seluruh kader PPP untuk taat terhadap imbauan pemerintah, yakni melakukan jaga jarak atau "social distancing" dengan bekerja dan beraktivitas di rumah kecuali urusan yg sangat penting.

Langkah itu, menurut dia, berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dalam mengurangi laju penyebaran COVID-19.

Selain itu, kata dia, Fraksi PPP mendesak pemerintah mengadakan dan mendistribusikan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan penunjang lainnya untuk pemberantasan COVID-19 secara proporsional dan menjangkau daerah-daerah terpapar.