Suara.com - Sebanyak 560 anggota DPR RI beserta anggota keluarga akan menjalani rapid test untuk mendeteksi virus Corona (Covid-19).
Mendengar rencana tersebut, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih pun meminta agar wakil rakyat tidak egois dengan mementingkan diri sendiri.
Jumisih menuturkan bahwa anggota DPR RI bersama keluarganya memang memiliki hak untuk memeriksakan kesehatannya. Namun dengan kondisi mewabahnya Covid-19 saat ini, kesehatan jutaan buruh padat karya yang bekerja di pabrik-pabrik tanpa alat pelindunglah yang lebih membutuhkan.
"Mestinya kepentingan buruh padat karya ini jadi prioritas bagi pemerintah dan DPR. Elite politik jangan egois! Anggota Dewan tidak selayaknya menggunakan keistimewaan posisi untuk aman dari corona, sedangkan jutaan rakyat yang tidak bisa reses harus menanggung corona dengan keselamatan jiwa dan keamanan ekonominya," kata Jumisih dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).
Ia menjelaskan bahwa jutaan buruh padat karya yang menjadi penopang ekonomi keluarga ialah yang paling berisiko terjangkit Covid-19. Bukan tidak mungkin, dalam waktu bekerja yang lama, para buruh padat karya yang mayoritas adalah perempuan harus bekerja secara berhimpitan serta tidak dilengkapi dengan alat perlindungan diri yang cukup.
Dalam kondisi tersebut, tidak ada sedikit pun perhatian dari pemerintah dan DPR RI untuk mendatangkan tenaga kesehatan ke pabrik-pabrik.
"Anggota Dewan memang perlu diperiksa kesehatannya, tapi kenapa lebih penting dibanding memeriksa pabrik, kawasan industri dan pemukiman buruh yang padat? Sebaiknya terkait corona ini, jangan ada mayararakat luas yang dikorbankan karena mitigasi bencana yang asal-asalan," kata dia.
"Jutaan buruh padat karya bukan saja sekarang masih dalam jumlah ribuan di setiap ruang pabrik tanpa sarana perlindungan diri dari virus corona, tapi juga para buruh penopang ekonomi ini terancam keamanannya terkait kepastian kerja dan jaminan pendapatan."
Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, nantinya anggota DPR akan dilakukan pemeriksaan secara bergilir sesuai jadwal yang telah dibuat. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu dekat, yakni Kamis dan Jumat (26-27/3) pekan ini.
Baca Juga: Geram Ada Kabar Perawat Diusir, Jubir COVID-19: Jangan Bikin Makin Sulit
"Ini kan tenaga kami terbatas, jadi akan dilakukan di aula di kompleks Kalibata dan Ulujami," kata Indra, Senin (23/3/2020).
Ia menjelaskan pemeriksaan hanya dilakukan dengan metode rapid test, bukan PCR. Kendati begitu, dewan yang kedapatan positif corona melalui rapid test bakal dirujuk ke rumah sakit.
"Iya. Jadi yang kami lakukan itu rapid test kalau itu negatif langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk divaksin anti flu dan anti phenomia. Kami ada rumah sakit rujukan, kami sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," ujar Indra.
Berita Terkait
-
Geram Ada Kabar Perawat Diusir, Jubir COVID-19: Jangan Bikin Makin Sulit
-
Pemkab Bogor Alokasikan Anggaran Rp 80 Miliar Tangani Virus Corona
-
Pandemi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Belanja Tak Prioritas
-
Jadwal KRL Kembali Normal, Penumpang Ikuti Saran Pemerintah untuk Berjarak
-
Inggris Resmi Lockdown Negara 3 Pekan karena Corona
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
Pilihan
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
Terkini
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras
-
Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Vonis Bersalah Warga Adat Maba Sangaji
-
Biodata dan Kekayaan Steve Forbes yang Dibuat Terbahak oleh Candaan 'Kampus Oxford' Prabowo
-
Era Patrick Kluivert Resmi Berakhir, Suara dari Parlemen Ingin Shin Tae-yong Kembali
-
Tragis, 11 Warga Adat Maba Sangaji Divonis Bersalah saat Memprotes Tambang Diduga Ilegal