Suara.com - Sebanyak 560 anggota DPR RI beserta anggota keluarga akan menjalani rapid test untuk mendeteksi virus Corona (Covid-19).
Mendengar rencana tersebut, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih pun meminta agar wakil rakyat tidak egois dengan mementingkan diri sendiri.
Jumisih menuturkan bahwa anggota DPR RI bersama keluarganya memang memiliki hak untuk memeriksakan kesehatannya. Namun dengan kondisi mewabahnya Covid-19 saat ini, kesehatan jutaan buruh padat karya yang bekerja di pabrik-pabrik tanpa alat pelindunglah yang lebih membutuhkan.
"Mestinya kepentingan buruh padat karya ini jadi prioritas bagi pemerintah dan DPR. Elite politik jangan egois! Anggota Dewan tidak selayaknya menggunakan keistimewaan posisi untuk aman dari corona, sedangkan jutaan rakyat yang tidak bisa reses harus menanggung corona dengan keselamatan jiwa dan keamanan ekonominya," kata Jumisih dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).
Ia menjelaskan bahwa jutaan buruh padat karya yang menjadi penopang ekonomi keluarga ialah yang paling berisiko terjangkit Covid-19. Bukan tidak mungkin, dalam waktu bekerja yang lama, para buruh padat karya yang mayoritas adalah perempuan harus bekerja secara berhimpitan serta tidak dilengkapi dengan alat perlindungan diri yang cukup.
Dalam kondisi tersebut, tidak ada sedikit pun perhatian dari pemerintah dan DPR RI untuk mendatangkan tenaga kesehatan ke pabrik-pabrik.
"Anggota Dewan memang perlu diperiksa kesehatannya, tapi kenapa lebih penting dibanding memeriksa pabrik, kawasan industri dan pemukiman buruh yang padat? Sebaiknya terkait corona ini, jangan ada mayararakat luas yang dikorbankan karena mitigasi bencana yang asal-asalan," kata dia.
"Jutaan buruh padat karya bukan saja sekarang masih dalam jumlah ribuan di setiap ruang pabrik tanpa sarana perlindungan diri dari virus corona, tapi juga para buruh penopang ekonomi ini terancam keamanannya terkait kepastian kerja dan jaminan pendapatan."
Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, nantinya anggota DPR akan dilakukan pemeriksaan secara bergilir sesuai jadwal yang telah dibuat. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu dekat, yakni Kamis dan Jumat (26-27/3) pekan ini.
Baca Juga: Geram Ada Kabar Perawat Diusir, Jubir COVID-19: Jangan Bikin Makin Sulit
"Ini kan tenaga kami terbatas, jadi akan dilakukan di aula di kompleks Kalibata dan Ulujami," kata Indra, Senin (23/3/2020).
Ia menjelaskan pemeriksaan hanya dilakukan dengan metode rapid test, bukan PCR. Kendati begitu, dewan yang kedapatan positif corona melalui rapid test bakal dirujuk ke rumah sakit.
"Iya. Jadi yang kami lakukan itu rapid test kalau itu negatif langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk divaksin anti flu dan anti phenomia. Kami ada rumah sakit rujukan, kami sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," ujar Indra.
Berita Terkait
-
Geram Ada Kabar Perawat Diusir, Jubir COVID-19: Jangan Bikin Makin Sulit
-
Pemkab Bogor Alokasikan Anggaran Rp 80 Miliar Tangani Virus Corona
-
Pandemi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Belanja Tak Prioritas
-
Jadwal KRL Kembali Normal, Penumpang Ikuti Saran Pemerintah untuk Berjarak
-
Inggris Resmi Lockdown Negara 3 Pekan karena Corona
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
Terkini
-
Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Dapat Rp809 Miliar dari Pengadaan Chromebook
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Masih Dirawat di RS, Sidang Perdana Nadiem Makarim Ditunda: Hakim Jadwalkan Ulang 23 Desember
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja