Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah untuk mengalihkan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang ditiadakan akibat pandemi virus corona COVID-19.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan anggaran pelaksanaan UN dapat dialihkan ke perlindungan sekolah dari virus corona melalui program penyemprotan disinfektan sekolah secara berkala, pengadaaan alat pengukur suhu badan dan sabun pencuci tangan.
"KPAI mendorong pengalihan biaya UN (jika memungkinkan) dapat dialihkan, ini dalam upaya melindungi warga sekolah jika sekolah kembali diaktifkan," kata Retno dalam keterangannya, Selasa (24/3/2020).
Retno juga menyebut pihaknya mendukung peniadaan UN yang diputuskan pemerintah bersama Komisi X DPR RI, namun tidak perlu diganti tes online yang dapat dikerjakan siswa di rumah.
"KPAI berharap pemerintah benar-benar meniadakan bukan menggantikan dengan bentuk tes online yang dapat dikerjakan di rumah, namun benar-benar meniadakan. Meniadakan UN tidak masalah, karena UN sudah tidak menentukan kelulusan dan tidak lagi dijadikan penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi," ucapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 ditiadakan akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.
Namun pihak sekolah masih bisa melangsungkan ujian sekolah tanpa diperbolehkan menjalani tes tatap muka dan mengumpulkan siswa dalam satu ruangan kelas.
Nadiem mengatakan alasan pertama peniadaan UN ialah karena untuk keamanan dan kesehatan delapan juta siswa dan keluarganya.
Lagipula untuk saat ini UN sudah tidak lagi menjadi syarat utama bagi kelulusan para siswa.
Baca Juga: Ogah Disebut Cuma Mau Selamat Sendiri, Fraksi Demokrat Tolak Rapid Test
Meski demikian, ia menyebut pihak sekolah bisa saja melakukan ujian sekolah secara online, ataupun dengan menggunakan nilai akhir semester dari masing-masing siswa. Itu semua bisa dipilih tergantung keputusan dari masing-masing pihak sekolah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Dua Jam Lawan Kebakaran, Damkar Padamkan Api yang Hanguskan Rumah Warga Jombang
-
Sistem Kelistrikan Flores Diklaim Pulih Total Usai Gempa M7,7
-
Tak Banyak yang Tahu, Pramono Anung Ternyata Punya Peran Khusus di Antara Megawati dan SBY
-
Pertamina NRE dan CRecTech akan Bangun Pabrik Percontohan Bio-Metanol di Sumut
-
BPK Apresiasi Transformasi Kementerian Hukum, Tata Kelola Terus Didorong Menguat
-
IHSG Meluncur Turun di Awal Sesi ke Level 6.300, Emiten Haji Isam Ambruk
-
Kado Kemerdekaan, Gubernur Sultra Turunkan Pajak Kendaraan Lama hingga 23 Persen
-
Harga Pupuk Turun 20 Persen, Petani Padi Sumedang Terbantu Tekan Biaya Produksi
-
253 Ton Logistik Telah Dikirim ke NTT, Kapal Rumah Sakit Segera Berlabuh
-
Dorong Pencegahan Penyakit, Waketum PSI Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Perlu Diperkuat