Suara.com - Pemerintah memutuskan membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2020, yang seharusnya digelar sejak Senin 30 Maret.
Pertimbangan pemerintah untuk memutuskan itu adalah risiko penyebaran wabah virus Corona Covid-19 lebih besar ketimbang benefit pelaksanaan UN.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, keputusan tersebut diterapkan setelah berdiskusi dengan Presiden Jokowi beserta instansi-instansi terkait.
"Setelah kami pertimbangkan dan diskusikan dengan presiden serta instansi lain, kami telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional (UN) di tahun 2020 ini," kata Nadiem melalui video yang disiarkan oleh Biro Pers Istana Kepresidenan, Selasa (24/3/2020).
Nadiem menjelaskan, alasan utama keputusan itu yakni keamanan dan kesehatan seluruh siswa, termasuk keluarga mereka.
Kalau memang dipaksanakan untuk tetap melakukan UN, maka ada risiko yakni kesehatan para siswa yang jumlahnya hingga 8 jutaan orang.
Dengan begitu, menurut Nadiem, tidak ada yang lebih penting ketimbang kesehatan dan keamanan para siswa.
Apalagi untuk tahun ini sudah diputuskan bahwa UN bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan lanjutan.
"Jadinya setelah kami timbang pro kontranya, bahwa lebih banyak risiko daripada benefit untuk melanjutkan UN," tuturnya.
Baca Juga: FSGI Usul Anggaran Ratusan Miliar UN Dialihkan untuk Penanganan Corona
Nadiem menambahkan, meskipun UN ditiadakan, sekolah masih bisa menyelenggarakan ujian sekolah dengan catatan tidak diperkenakan untuk melakukan tes tatap muka dengan mengumpulkan siswa di dalam ruangan kelas.
Menurutnya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan sekolah untuk menyelenggarakan ujian sekolah.
"Sekolah bisa melakukan ujian sekolah misalnya melalui online kalau mau atau dengan angka dari lima semester terakhir. Itu opsi yang bisa ditentukan masing-masing sekolah," ujarnya.
"Dan Ujian sekolah tidak kami paksa untuk mencapai seluruh capaian kurikulum. kami tidak memaksa ujian sekolah harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir yang terdampak Covid-19.”
Berita Terkait
-
Bertambah 7, Pasien Meninggal Positif Corona RI Tembus 55 Orang
-
STOP PRESS! Pasien Positif Corona RI Melonjak 107 Per Hari, Jadi 686 Orang
-
PDP 230 Orang, Pemprov Jateng Siapkan Aset Bangunannya untuk Ruang Isolasi
-
Daerah Sudah Terima Bantuan, Kepala BNPB: Masih Ada RS yang Belum Dapat APD
-
Ajak Guru Besar UI, MUI Godok Fatwa Cara Salat Tanpa Harus Copot APD
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan