Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung kebijakan pemerintah yang meniadakan Ujian Nasional atau UN tingkat SD hingga SMA tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus terbaru, Covid-19. Keputusan pemerintah itu dinilai sebuah langkah strategis di waktu dan kondisi yang tepat di tengah merebaknya pandemi wabah corona.
"Pilihan yang baik demi kesehatan, keselamatan para siswa dan guru, serta mencegah penyebaran Covid-19," kata Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI dalam keterangan pers yang diterima Suara.com, Selasa (24/3/2020).
Selain itu, lanjut Satriawan, UN sudah tak relevan dalam pengembangan pendidikan. Apalagi di tingkat SMA, UN dianggap tak bermanfaat secara praktis untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, perguruan tinggi.
Sebab untuk masuk ke perguruan tinggi bukan dengan nilai hasil UN, melainkan melalui undangan (Nilai Raport) dan Tes UTBK.
Begitu pula dengan kedudukan, tujuan, dan fungsi UN untuk tingkat SD-SMP juga tak terlalu relevan lagi. Sebab masuk SMP dan SMA saat ini melalui mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, yang memiliki 3 jalur; Jarak rumah (zona); Prestasi Siswa (Akademik, non akademik); dan Perpindahan orang tua termasuk afirmasi.
Jadi meski ada jalur prestasi dalam PPDB, tetapi prestasi yang dimaksud tak hanya dilihat dari nilai UN, melainkan bisa juga dilihat dari prestasi nilai raport. Kemudian nilai ujian sekolah dan prestasi non-akademik lainnya seperti juara vokal, menggambar, mendongeng, debat, olahraga, seni musik dan lainnya.
"Artinya Nilai UN bukan lagi satu-satunya parameter prestasi siswa," ujarnya.
Menurut dia, khusus untuk SMA, ditiadakannya UN 2020 ini justru sangat bermanfaat. Sebab energi siswa, guru, dan orang tua akan lebih fokus kepada persiapan Tes UTBK atau Seleksi Mandiri PTN. Para siswa akan fokus belajar menyiapkan itu semua.
Dia menekankan jangan sampai UN 2020 ditiadakan, tetapi pemerintah tetap membuat penilaian Ujian Sekolah Online (Daring). Sebab jika begitu sama saja akan mempersulit siswa, guru, dan orang tua dari aspek persiapan teknis.
Baca Juga: Risiko Tularkan Virus Corona Covid-19, Hindari Hubungan Seks "Bohemian"
Kesiapan SDM Guru dan tenaga teknis lain; kesiapan infrastruktur; mengingat Indonesia sangat luas dengan geografis yang unik. Apalagi di tengah kondisi bencana nasional seperti sekarang.
Dia menyarankan, anggaran pelaksanaan UNBK ratusan milyar karena UN 2020 ditiadakan bisa dialokasikan untuk membantu penanganan penyebaran Covid-19.
"Ini lebih bermanfaat, ketimbang dana dipakai untuk pelaksanaan UN yang juga tak ada manfaatnya lagi bagi anak-anak kita," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi