Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung kebijakan pemerintah yang meniadakan Ujian Nasional atau UN tingkat SD hingga SMA tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus terbaru, Covid-19. Keputusan pemerintah itu dinilai sebuah langkah strategis di waktu dan kondisi yang tepat di tengah merebaknya pandemi wabah corona.
"Pilihan yang baik demi kesehatan, keselamatan para siswa dan guru, serta mencegah penyebaran Covid-19," kata Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI dalam keterangan pers yang diterima Suara.com, Selasa (24/3/2020).
Selain itu, lanjut Satriawan, UN sudah tak relevan dalam pengembangan pendidikan. Apalagi di tingkat SMA, UN dianggap tak bermanfaat secara praktis untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, perguruan tinggi.
Sebab untuk masuk ke perguruan tinggi bukan dengan nilai hasil UN, melainkan melalui undangan (Nilai Raport) dan Tes UTBK.
Begitu pula dengan kedudukan, tujuan, dan fungsi UN untuk tingkat SD-SMP juga tak terlalu relevan lagi. Sebab masuk SMP dan SMA saat ini melalui mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, yang memiliki 3 jalur; Jarak rumah (zona); Prestasi Siswa (Akademik, non akademik); dan Perpindahan orang tua termasuk afirmasi.
Jadi meski ada jalur prestasi dalam PPDB, tetapi prestasi yang dimaksud tak hanya dilihat dari nilai UN, melainkan bisa juga dilihat dari prestasi nilai raport. Kemudian nilai ujian sekolah dan prestasi non-akademik lainnya seperti juara vokal, menggambar, mendongeng, debat, olahraga, seni musik dan lainnya.
"Artinya Nilai UN bukan lagi satu-satunya parameter prestasi siswa," ujarnya.
Menurut dia, khusus untuk SMA, ditiadakannya UN 2020 ini justru sangat bermanfaat. Sebab energi siswa, guru, dan orang tua akan lebih fokus kepada persiapan Tes UTBK atau Seleksi Mandiri PTN. Para siswa akan fokus belajar menyiapkan itu semua.
Dia menekankan jangan sampai UN 2020 ditiadakan, tetapi pemerintah tetap membuat penilaian Ujian Sekolah Online (Daring). Sebab jika begitu sama saja akan mempersulit siswa, guru, dan orang tua dari aspek persiapan teknis.
Baca Juga: Risiko Tularkan Virus Corona Covid-19, Hindari Hubungan Seks "Bohemian"
Kesiapan SDM Guru dan tenaga teknis lain; kesiapan infrastruktur; mengingat Indonesia sangat luas dengan geografis yang unik. Apalagi di tengah kondisi bencana nasional seperti sekarang.
Dia menyarankan, anggaran pelaksanaan UNBK ratusan milyar karena UN 2020 ditiadakan bisa dialokasikan untuk membantu penanganan penyebaran Covid-19.
"Ini lebih bermanfaat, ketimbang dana dipakai untuk pelaksanaan UN yang juga tak ada manfaatnya lagi bagi anak-anak kita," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan