Suara.com - Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdallla menilai masalah terbesar dalam penangganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia yakni hubungan yang tidak sinergis antara Pemerintah Pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Ulil, kedua belah pihak tidak kompak memutus mata rantai penularan Covid-19. Padahal Jakarta menjadi episentrum penularan virus mematikan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Ulil melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @ulil.
"Salah satu problem besar penanganan #COVID19 di Indonesia sekarang ini adalah hubungan yg tak "akur" antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI. Padahal, kita tahu, Jakarta adalah pusat pandemi corona," tulis Ulil, seperti dikutip Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Ia lantas mengatakan, masalah politis seperti ini justru menghambat upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Semestinya upaya tersebut dilakukan lebih serius oleh kedua belah pihak.
"Sudah jelas Jakarta ini episentrum #COVID19 di Indonesia. Jadi mestinya penanganan di daerah ini mesti serius. Pemerintah pusat dan Pemda DKI harus "rukun, mawaddah wa-rahmah"," imbuhnya.
Ulil menilai, sejak awal Anies sebenarnya serius menangani Covid-19, namun oleh pemerintah pusat malah dituding membangun panggung.
Tak cukup sampai di situ, Ulil pun mengatakan, hubungan yang tidak akur antara Pemda DKI dan Pemerintah Pusat mengakibatkan situasi tidak jelas.
Ia menyebut, pemerintah seharusnya sudah jauh-jauh hari menerapkan lockdown di Jakarta. Berkaca dengan sejumlah daerah lain yang mengambil langkah berani untuk menerapkan kebijakan tersebut karena kondisi darurat.
Baca Juga: Arti Darurat Sipil, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Istilah Lainnya
"Kalau posisi saya sih: Jakarta ini sudah mesti ditutup sejak awal. Wong daerah-daerha lain yang tidak menjadi pusat #COVID19 aja nekad nutup, seperti: Tegal, Tasik, Papua, dll. Tetapi karena pemerintah pusat ndak "akur" sama Pemda DKI, ya akhir ya kayak gini. Nggak jelas," kata Ulil memungkasi.
Gubernur Anies Instruksikan Wali Kota Lakukan Lockdown Mandiri di Kelurahan
Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan jajarannya untuk melakukan lockdown secara mandiri di wilayah kelurahan.
Anies menyebut masih ada beberapa kelurahan di Jakarta yang sudah teridentifikasi kasus corona di dalamnya.
Kasus Corona ini tidak hanya positif, tapi juga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Karena itu, Anies meminta agar wilayah ini benar-benar dijaga ketat. Pembatas wilayah perlu dibuat agar orang tidak bisa sembarangan keluar masuk.
Berita Terkait
-
Awalnya Dikira Tidur, Mayat Pento di Halaman Masjid Bikin Panik Jemaah
-
Di Jakarta, Hanya Tersisa Tujuh Kecamatan yang Steril dari Virus Corona
-
Pandemi Corona Tak Juga Reda, Ini Tiga Skenario Nasib Liga Inggris
-
Hindari Corona, Warga Pasar Minggu Berjemur di Bawah Sinar Matahari
-
Soal Darurat Sipil, Jokowi Dinilai Bisa Langgar HAM dan Lepas Tanggungjawab
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
-
Pramono Anung Tegaskan Santri Bukan Sekadar Simbol Religi, tapi Motor Peradaban Jakarta
-
AI 'Bunuh' Media? Investor Kelas Kakap Justru Ungkap Peluang Emas, Ini Syaratnya