Suara.com - Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sosial (Bansos), khusus untuk warga DKI Jakarta yang tak mudik ke kampung halaman saat libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Bantuan itu lebih dikhususkan untuk mereka yang terdampak dari dandemi covid-19.
Juliari menuturkan program bansos untuk warga DKI merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas lanjutan membahas Antisipasi Mudik melalui video konferensi pers, Kamis (2/4/2020).
"Pak presiden memberikan arahan kepada kami agar memikirkan suatu program khusus bagi daerah seperti DKI yang intinya untuk mengurangi lonjakan arus mudik dari DKI ke daerah-daerah lain," ujar Juliari dalam video conference usai mengikuti Ratas bersama Presiden Jokowi.
Keputusan memberikan bansos kepada pada warga DKI kata Juliari, untuk meredam arus mudik ke kampung halaman.
"Intinya, presiden meminta, sudah cukup banyak program bansos yang digelontorkan pemerintah seperti PKH, prakerja, dan insentif kepada dunia usaha, kami diminta menghitung dengan cermat sehingga tidak tumpang tindih. Terutama yang terdampak paling parah seperti sektor informal supaya mendapatkan hak-haknya," kata Juliari.
Lebih lanjut, Juliari mengatakan Presiden Jokowi juga meminta bansos untuk warga DKI segera direalisasikan dalam waktu dua minggu.
Terkait besaran bantuan, Kemensos akan berkoordinasi dengan Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Bapak presiden juga tadi meminta kepada kami dalam dua Minggu bisa merealisasikan bantuan di DKI. Mengenai besaran dan mekanisme kami akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Mendagri, Menkeu, dan Menko Kemaritiman," katanya.
"Prinsipnya, kami bekerja keras memastikan agar arus mudik seminim mungkin dan juga yang tidak mudik bisa menjalankan kehidupan dengan normal," Juliari menambahkan.
Baca Juga: Ajak Pejabat Tampil di Publik Saat Corona, Bamsoet: Untuk Tenangkan Publik
Juliari mengatakan pihaknya masih memikirkan mekanisme pemberian bansos agar warga DKI tak mudik ke kampung halamannya. Ia tidak ingin pemberian bantuan itu malah digunakan warga untuk pulang kampung.
"Memang tidak mudah, dan tidak bisa dijamin 100 persen, kami belum ketemu mekanismenya atau penerapannya di lapangan. Nanti antara kami, Pemprov DKI dan kami sendiri agar yang terima bansos khusus ini benar-benar tidak mudik," katanya.
Berita Terkait
-
Menteri Luhut: Tak Ada Larangan Mudik, Pemerintah Cuma Imbau Jangan
-
Usai Mudik dari Bandung, Sekeluarga Ditolak Masuk Kampung dan Dikarantina
-
Corona di Musim Mudik, Jokowi Ganti Libur Lebaran hingga Gratiskan Wisata
-
Ingatkan Dampak Mudik di Tengah Pandemi Corona, Ridwan Kamil: Itu Nyata
-
Pemerintah Akhirnya Putuskan Mudik Lebaran Tak Dilarang
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK