Suara.com - Dampak virus corona atau Covid-19, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para Apartur Sipil Negara (ASN) terancam tidak cair tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan saran. Menurutnya, THR tetap diberikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Saran saya, sebaiknya THR tetap wajib dibayarkan sesuai jadwal Hari Raya," tulis Ferdinand dalam cuitan yang diunggah ke Twitter pada Senin (6/4/2020).
Sementara gaji ke-13, kata Ferdinand, bisa dibayarkan kepada ASN sesuai dengan kemampuan pemerintah.
Ia menyadari bahwa pemerintah memiliki beban yang berat saat ini karena fokus anggaran negara dialokasikan untuk penanganan bencana wabah corona.
"Kita memahami beban berat pemerintah saat ini karena pemasukan negara anjlok dari semua sektor terutama pajak," ucap Ferdinand.
Sementara itu, warganet di Twitter juga telah membuat cuitan yang mengeluh jika nantinya THR dan gaji ke-13 tidak cair.
Seperti komentar dari @dedefirman2014, "Pak presiden Jokowi mohon dipertimbangkan lagi soal THR dan gaji 13, justru secara makro, ekonomi akan ada pengungkit lagi dari belanja PNS dan keluarganya. Semoga bisa dimaklumi. Terima kasih".
"Liburan kagak dapat sangu, puasa kagak bisa terawih sambil cekikikan lihat orang yang mukena nya keinjek sama bocil-bocil teriak 'Amin' pas sholat, lebaran kagak dapet THR pula," tulis warganet lainnya.
Baca Juga: Harga Daging Ayam Merosot, Padagang Pasar Bendungan Wates Mengeluh
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan imbas merebaknya virus corona atau Covid-19 membuat kas negara menjadi lebih sempit.
Untuk pemerintah pun sedang mengkaji apakah pada tahun ini ada pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 buat para Apartur Sipil Negara (ASN).
"Kami saat ini sedang bersama Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan, apalagi mengingat beban belanja negara yang meningkat," kata Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat dengan Anggota Komisi XI DPR RI melalui video teleconference, Senin (6/4/2020).
Beban belanja yang meningkat ini dilihat sejumlah stimulus yang diberikan pemerintah untuk meredam dampak negatif virus corona, seperti halnya bantuan langsung tunai buat masyarakat.
"Bapak presiden dan sidang kabinet akan terus melakukan berbagai langkah-langkah seperti tambahan bansos atau penghematan belanja," katanya.
Apalagi tahun ini kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini penerimaan negara akan lebih seret 10 persen.
"Outlook penerimaan negara bukannya tumbuh tapi kontraksi. dengan baseline 2,3 pendapatan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun turun 10 persen," ungkap Sri Mulyani.
Tag
Berita Terkait
-
Imbas Corona, PNS Terancam Tak Dapat THR dan Gaji Ke-13 Lebaran Tahun Ini
-
Positif Corona RI Tembus 2.491 Kasus, Total Meninggal Capai 209 Orang
-
Dampak Covid-19, Penjualan Mobil di Tanah Air Turun 22 Persen
-
Seminggu Dikirimi Makanan, Sandiaga Ucapkan Terima Kasih ke Pedagang
-
Lonjakan Angka Pemakaman Warga di Jakarta Dicurigai Media Asing
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT