Suara.com - Dampak virus corona atau Covid-19, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para Apartur Sipil Negara (ASN) terancam tidak cair tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan saran. Menurutnya, THR tetap diberikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Saran saya, sebaiknya THR tetap wajib dibayarkan sesuai jadwal Hari Raya," tulis Ferdinand dalam cuitan yang diunggah ke Twitter pada Senin (6/4/2020).
Sementara gaji ke-13, kata Ferdinand, bisa dibayarkan kepada ASN sesuai dengan kemampuan pemerintah.
Ia menyadari bahwa pemerintah memiliki beban yang berat saat ini karena fokus anggaran negara dialokasikan untuk penanganan bencana wabah corona.
"Kita memahami beban berat pemerintah saat ini karena pemasukan negara anjlok dari semua sektor terutama pajak," ucap Ferdinand.
Sementara itu, warganet di Twitter juga telah membuat cuitan yang mengeluh jika nantinya THR dan gaji ke-13 tidak cair.
Seperti komentar dari @dedefirman2014, "Pak presiden Jokowi mohon dipertimbangkan lagi soal THR dan gaji 13, justru secara makro, ekonomi akan ada pengungkit lagi dari belanja PNS dan keluarganya. Semoga bisa dimaklumi. Terima kasih".
"Liburan kagak dapat sangu, puasa kagak bisa terawih sambil cekikikan lihat orang yang mukena nya keinjek sama bocil-bocil teriak 'Amin' pas sholat, lebaran kagak dapet THR pula," tulis warganet lainnya.
Baca Juga: Harga Daging Ayam Merosot, Padagang Pasar Bendungan Wates Mengeluh
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan imbas merebaknya virus corona atau Covid-19 membuat kas negara menjadi lebih sempit.
Untuk pemerintah pun sedang mengkaji apakah pada tahun ini ada pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 buat para Apartur Sipil Negara (ASN).
"Kami saat ini sedang bersama Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan, apalagi mengingat beban belanja negara yang meningkat," kata Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat dengan Anggota Komisi XI DPR RI melalui video teleconference, Senin (6/4/2020).
Beban belanja yang meningkat ini dilihat sejumlah stimulus yang diberikan pemerintah untuk meredam dampak negatif virus corona, seperti halnya bantuan langsung tunai buat masyarakat.
"Bapak presiden dan sidang kabinet akan terus melakukan berbagai langkah-langkah seperti tambahan bansos atau penghematan belanja," katanya.
Apalagi tahun ini kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini penerimaan negara akan lebih seret 10 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Imbas Corona, PNS Terancam Tak Dapat THR dan Gaji Ke-13 Lebaran Tahun Ini
-
Positif Corona RI Tembus 2.491 Kasus, Total Meninggal Capai 209 Orang
-
Dampak Covid-19, Penjualan Mobil di Tanah Air Turun 22 Persen
-
Seminggu Dikirimi Makanan, Sandiaga Ucapkan Terima Kasih ke Pedagang
-
Lonjakan Angka Pemakaman Warga di Jakarta Dicurigai Media Asing
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus