Sebulan Pandemi Corona, Pemerintah Sudah Keluarkan 5 Aturan

Suara.com - Sejak Indonesia mengonfirmasi kasus corona pertama pada awal Maret lalu, pemerintah Indonesia telaah mengeluarkan beragam aturan yang tertuang dalam PP, Keppres dan Perppu.

Pada Selasa (31/3/2020) lalu, Presiden Joko Widodo bahkan mengeluarkan tiga aturan sekaligus untuk meanngani pandemi corona di Indonesia.

Apa saja peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi ini?

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Diundangkan oleh Kemenkumham RI, Perppu ini membahas soal kebijakan keuangan negara dalam menghadapi krisis corona.

Kebijakan ini termasuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 % dari PDB selama masa penanganan corona, penerbitan surat utang dan/atau surat berharga negara untuk dibeli BUMN, investor korporasi atau pun inverstor ritel.

Penetapan sumber pembiayaan anggaran dan pemberian pinjaman pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga pemberian dana hibah kepada Pemerintah Daerah turut dicantumkan dalam Perppu ini.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Baca Juga: Jakarta Terapkan PSBB, Renan Silva Pilih Bertahan di Ibu Kota

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah dengan memerhatikan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

Keppres ini juga ditetapkan pada 31 Maret tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19.

Presiden menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.