Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hingga saat ini pemerintah belum membuat aturan pembatasan atau larangan mudik ke kampung halaman saat lebaran Idul Fitri.
Jokowi mengatakan aturan pembatasan atau larangan mudik akan diputuskan usai melihat evaluasi yang ada di lapangan terkait penanganan pandemi virus corona atau covid-19.
"Sekali lagi pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari," ujar Jokowi melalui video konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Jokowi menyebut pemerintah sudah menganalisa bahwa ada dua kelompok masyarakat yang tidak bisa dilarang untuk mudik, ke kampung halaman karena alasan ekonomi.
Meski demikian, pemerintah terus mengimbau pada warga, kehususnya yang berasal dari zona merah covid-19 untuk tidak mudik ke kampung halam pada tahun ini.
"Pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang. Karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi," kata dia.
Kelompok pertama kata Jokowi, yakni pemudik yang terpaksa pulang karena alasan ekonomi setelah diterapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).
"Sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan," ucap dia.
Kemudian kelompok kedua adalah pemudik yang sudah mempunyai tradisi pulang kampung saat lebaran.
Baca Juga: Tok! Jokowi Tegaskan ASN, TNI/Polri Hingga Pegawai BUMN Dilarang Mudik
"Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah kita miliki puluhan tahun di Indonesia," tutur Jokowi.
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta mengatakan pemerintah tak ingin terburu-buru memutuskan pembatasan atau larangan mudik.
Pemerintah kata Jokowi terlebih dahulu ingin melihat evaluasi yang ada di lapangan.
"Sekali lagi akan ada evaluasi, dan kemungkinan akan juga kita bisa memutuskan hal berbeda setelah evaluasi di lapangan kita dapatkan," tutur dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut sejauh ini pemerintah baru memutuskan untuk melarang ASN, Polri, TNI, pegawai BUMN dan anak perusahaanya.
"Tapi larangan mudik untuk ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN serta anak perusahaannya per hari ini bisa kita sampaikan," katanya.
Berita Terkait
-
Dampak PSBB Corona, Sopir Angkot Terancam Di-PHK, Minta Keringanan Pajak
-
Di Kota Serang, Wastafel untuk Cegah Corona Jadi Lapak Jualan Telor Asin
-
Minim APD, Surabaya Ciptakan Booth Pemeriksaan Corona untuk Tim Medis
-
Penting Jaga Jarak, Haji Lulung: Percikan dari Mulut Akan Antarkan Corona
-
Kasus Positif Corona naik Tajam, Ini Daerah Pesebarannya
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
KPK Cecar Silmy Karim terkait Dugaan Gratifikasi Izin Tinggal WNA
-
Awas Macet! Ada Haul Akbar di Monas Malam Ini, Cek 8 Rute Alternatif dan Lokasi Parkir
-
Ratusan Mahasiswa Trisakti Kepung DPR Siang Ini, Bawa Tritura Baru dan Kritik Kinerja Pemerintah
-
Bomber Andalan Persib Jagokan Cristiano Ronaldo Angkat Trofi Piala Dunia 2026, Selain Brasil
-
Akhir Pelarian Paulus Tannos? Agustus Jadi Penentu Kepulangan Buron e-KTP
-
Ketum TMI Klaim Program MBG Bikin Anak Sekolah Lebih Percaya Diri, Bentuk Satgas Awasi SPPG
-
Sadis! Rampok Menteng Gasak Setengah Kilo Emas, Tamu Rumah Disekap Hingga Pingsan
-
Bom Waktu BLT India saat Pengangguran Anak Muda Makin Kronis
-
Jakarta Dikepung Lima Aksi Demo, Pramono Anung Ingatkan Massa Tak Merusak Fasilitas Publik
-
Nur Alam Masuk PSI Meski Berstatus Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Parpol Utamakan Rekam Jejak Kader