Suara.com - Kebijakan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait program cashback 50 persen bagi ojek online (ojol) yang membeli BBM lewat aplikasi MyPertamina ternyata menuai kritik.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai kebijakan yang dirilis di di tengah pandemi virus corona alias Covid-19 tersebut dinilai salah kaprah dan penuh kejanggalan.
Menurut Arief Poyuono, kebijakan yang ditetaskan Ahok bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati itu salah kaprah. Sebab, itu hanya membantu kalangan ojol, dan bukan lapisan masyarakat lain.
“Kok malah yang dibantu malah tranportasi ojol saja sih,” kata Arief Poyuono seperti dikutip dari laman Hops.id--jaringan Suara.com--, Kamis (16/4/2020).
Dalam menentukan sasaran penerima subsidi BBM, imbuh Arief Poyuono, seharusnya bukan cuma sekadar ojol. Soalnya, masih banyak elemen masyarakat yang butuh keringanan pembelian BBM selama pandemi.
“Misalnya juga nelayan yang sulit mendapatkan BBM murah untuk mencari ikan, justru (mereka) tidak diberikan cashback 50 persen BBM, lalu buruh yang sudah banyak akan dipotong gajinya akibat Covid-19, kok enggak dapat?” tanya Arief Poyuono.
“Lalu UKM makanan minuman yang menggunakan gas LPG dan BBM, tidak mendapatkan cashback 50 persen seperti ojol, kemudian angkot dan taksi, kok enggak dikasih?” ungkapnya penuh tanya.
Kata Arief, ada lagi beberapa elemen masyarakat lain yang sebenarnya membutuhkan program cashback BBM 50 persen dari Ahok, dan bukan cuma sekadar ojol belaka.
“Kemudian armada angkutan barang di pelabuhan dan untuk logistik pabrik, justru enggak dikasih cashback, ini jauh lebih penting agar perusahaan armada angkutan darat dan laut bisa survive akibat dampak COVID-19.”
Baca Juga: Said Didu - Arsul Sani Adu Mulut Gara-gara Ahok Diskon BBM untuk Ojol
“Ojol tarif mahal enggak ada dampak terhadap inflansi. Tapi angkutan armada logistik dan pelabuhan mahal pasti harga harga barang ikut naik,” lanjutnya.
Jangan ojol terus
Berdasarkan pengamatan Arief, kebijakan yang ditempuh Ahok hanya sekadar untuk membuat senang Presiden RI Joko Widodo. Padahal, niat baik itu salah kaprah dan salah sasaran.
“Jadi saya harap Menteri BUMN (Erick Thohir) menegur Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan Dirut Pertamina yang salah kaprah dalam menyalurkan subsidi pada pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19,” kata dia.
Sejauh ini, kata Arief, dirinya memang mengakui jika ojol telah membuka banyak lapangan kerja informal dan menyerap banyak pengangguran.
Tetapi, kritiknya, ojol bukanlah cita-cita besar Presiden Joko Widodo dalam hal membangun moda transportasi nasional. Alhasil, tak perlu jor-joran membantu dengan segala daya dan upaya.
Berita Terkait
-
Sentil Jokowi Manjakan Ojol, Politisi Gerindra: Angkot dan Taksi Kok Nggak?
-
Cegah Penyebaran Covid-19, Pertamina MOR VII Sediakan Delivery Service
-
Said Didu - Arsul Sani Adu Mulut Gara-gara Ahok Diskon BBM untuk Ojol
-
Asyik! Ojol Isi Bensin di Pertamina Dapat Cashback 50 Persen
-
Ringankan Ojol saat Covid-19, Pertamina Beri Cashback 50 Persen
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar