Suara.com - Sebuah rekaman pasien positif Covid-19 yang merupakan eks jamaah Tabligh Gowa, Sulawesi Selatan, beredar di media sosial. Dia bersikeras tinggal di rumah dan ogah dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi.
Belakangan diketahui berinisial S (57), laki-laki ini merupakan pasien positif Covid-19 nomor 229. Dia berasal dari Kelurahan Cakranegara Barat, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
S diketahui pernah mengikuti Ijtima Ulama Sedunia di Gowa beberapa pekan yang lalu. Dalam video berdurasi 60 detik tersebut, S berdebat alot dengan beberapa tim Satgas Covid-19 dan petugas lain.
Melansir dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Kamis (30/4/2020), petugas mengenakan alat pelindung diri (APD). Perdebatan terjadi saat petugas membujuk S untuk diisolasi.
Sontak, S yang berpakaian jubah dan berpeci putih tampak berdiri di sebuah gerbang dan menjelaskan sesuatu kepada petugas, bahwa dirinya dalam keadaan sehat.
“Ini tidak ada tanda-tanda orang sakit Pak, tidak bisa kayak gini, ini dirusak nama Islam kalau begini,” ketus S membantah tim Satgas Covid-19 yang terekam dalam video.
Camat Cakranegara, Erwan pun membenarkan peristiwa yang terjadi pada Rabu 29 April 2020 tersebut. S, kata Erwan, awalnya dinyatakan positif Covid-19 sesuai informasi dari Pemprov NTB pada Rabu.
Namun, setelah pemeriksaan swab, S tidak melapor kepada kaling atapun lurah, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa S positif corona dan harus diisolasi.
Petugas kemudian datang ke rumah S, tapi pasien ini tidak berada di kediamannya. S diketahui berada di masjid Lingkungan Karang Kemong sedang melaksanakan shalat tarawih.
Baca Juga: Santri dan Peserta Ijtima Gowa Asal Kulon Progo Reaktif COVID-19
Erwan sempat bersitegang dengan S karena pasien ini enggan menuruti perintah dari tim Covid-19. S merasa dirinya tidak terpapar virus corona.
“Sempat bersitegang dengan kami karena dia menganggap sehat tidak ada gejala,” kata Erwan saat dikonfirmasi Terkini.id, Kamis (30/4/2020).
Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya S melunak dan mengikuti arahan dari Satgas Covid-19 untuk diIsolasi di RSUD Mataram.
Berita Terkait
-
Meghan Markle Tunjukkan Perhatian pada Perempuan Inggris di Tengah Pandemi
-
Harga Emas Dunia 4 Hari Terakhir Turun Terus, Ini Penyebabnya
-
Alhamdulillah, Pasien Positif Covid-19 Berusia 75 Tahun di Serang Sembuh
-
Media Australia Sebut Indonesia Negara Gagal dalam Tangani Corona
-
Balik ke Italia, Cristiano Ronaldo Harus Jalani Karantina Selama 14 Hari
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan