Suara.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Gubernur Anies Baswedan menjadikan sekolah untuk tempat isolasi pasien Virus Corona atau Covid-19. Kebijakan tersebut dianggap membuat warga tidak tenang.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, kebijakan tersebut memberikan dampak psikologis bagi warga ibu kota. Bahkan, warga sekitar sekolah khawatir akan penyebaran virus dari Kota Wuhan Provinisi Hubbei, China.
"Membuat psikologi warga jadi nggak tenang. Ini kan soal psikologi. Jadi membuat kekhawatiran masyarakat, kalau sudah membuat kekhawatiran akan membuat kegaduhan di masyarakat kan," ujar Gembong saat dihubungi Suara.com, Kamis (30/4/2020).
Gembong mengakui, tak menentang rencana untuk menjadikan sekolah sebagai tempat isolasi. Lantaran sekarang ini adalah situasi darurat yang butuh banyak tindakan cepat.
"Ya karena ini darurat ya dan keterbatasan ruang, maka Fraksi PDIP tidak keberatan," kata Gembong.
Meski begitu, ia meminta agar sekolah yang digunakan tidak berada dekat dengan pemukiman warga. Lokasi yang dipilih harus berjauhan dari rumah warga untuk menghindari kekhawatiran.
"Itu akan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi pilihlah sekolahan yang agak jauh dari pemukiman," jelasnya," katanya.
Diketahui, rencana menjadikan sekolah sebagai tempat isolasi tertuang dalam surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana dengan Nomor 4434/-1.772.1 yang terbit pada Senin 20 April 2020. Dalam suratnya, Nahdiana menyiapkan 140 sekolah di kota lima Kota dan satu Kabupaten Jakarta.
"Surat laporan saya untuk inventarisir tempat atau sekolah yang dapat digunakan untuk penanganan Covid-19," ujar Nahdiana kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).
Baca Juga: Anies Baswedan Hapus Denda Telat Bayar Pajak Selama PSBB Corona
Nahdiana mengatakan, surat itu merupakan tindak lanjut instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. Selain itu, ada juga usulan dari camat dan lurah untuk menyiapkan tempat isolasi lainnya.
Dalam persiapannya, nantinya akan dilakukan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus corona. Prosesnya sudah berjalan tapi sekolah-sekolah itu belu digunakan.
"Semua tempat yang digunakan protap kelayakan dan sesuai protokol kesehatan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Bantuan Corona Masih Amburadul, Anies Malah Setop Program Pangan Murah
-
Anies Larang Warga Bagikan Bantuan ke Pengemis Musiman, Ini Alasannya
-
Ketua DPRD DKI Tolak Rencana Anies Jadikan Sekolah untuk Tempat Isolasi
-
PSBB DKI Jakarta Diperpanjang hingga 22 Mei 2020
-
Anies Perpanjang PSBB Jakarta 28 Hari, Sopir Ojol Makin Menjerit
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting