Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui jajarannya memutuskan untuk menghentikan program pangan murah. Padahal, di tengah pandemi Corona (Covid-19), banyak warga ibu kota yang kesulitan dapat kebutuhan pangan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Bambang Purwanto mengatakan penghentian program ini karena menyebabkan kerumunan ketika dijalankan. Ia tak ingin program ini jusrru menjadi ajang penularan corona secara massal.
Penghentian program ini, kata Bambang, bukanlah kebijakan baru. Keputusan diklaim sudah diambil sebelum masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).
Warga yang berhak mengikuti program ini merupakan kalangan penerima kartu sakti dar pemerintah.
Kartu yang dimaksud seperti Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Selain itu, kelompok yang berhak mengikuti program ini adalah Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer/Tenaga pendidik NON PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.
Kendati demikian, Bambang menyebut pihaknya tengah mencari solusi agar program pangan murah bisa berjalan di tengah pandemi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah dengan transaksi online yang berpatokan pada protokol kesehatan.
"Makanya ke depan warga kami kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," jelasnya.
Baca Juga: Murka Sang Istri Dikirimi Foto Porno, Ubai Membabi Buta Tusuk Tetangga
Masyarakat juga disebutnya tak perlu menanggung biaya pengantaran seperti ojek online. Pihaknya yang akan mendanai ongkos pengiriman sampai ke rumah.
"Rencana ditanggung oleh Pemda, sesegera mungkin kalau perangkat bisa berfungsi semuanya, kami juga enggak mau mereka ada masalah pangan," ujar dia.
Berita Terkait
-
Baru 3.000 Orang, Gugus Tugas Masih Membutuhkan Relawan Medis Lawan Corona
-
Sembuh dari Corona, Ibu dan 3 Anaknya di Sawah Besar Sudah Beraktivitas
-
Susul DKI, Kota Bogor Resmi Perpanjang PSBB Corona Selama 14 Hari
-
Update Pasien RSD Wisma Atlet 29 April: 715 Positif Corona, 44 PDP, 56 ODP
-
Hansip Sebar Pesan Suara ke Warga, Sebut Banyak Maling Dilepas saat Corona
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri