Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui jajarannya memutuskan untuk menghentikan program pangan murah. Padahal, di tengah pandemi Corona (Covid-19), banyak warga ibu kota yang kesulitan dapat kebutuhan pangan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Bambang Purwanto mengatakan penghentian program ini karena menyebabkan kerumunan ketika dijalankan. Ia tak ingin program ini jusrru menjadi ajang penularan corona secara massal.
Penghentian program ini, kata Bambang, bukanlah kebijakan baru. Keputusan diklaim sudah diambil sebelum masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).
Warga yang berhak mengikuti program ini merupakan kalangan penerima kartu sakti dar pemerintah.
Kartu yang dimaksud seperti Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Selain itu, kelompok yang berhak mengikuti program ini adalah Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer/Tenaga pendidik NON PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.
Kendati demikian, Bambang menyebut pihaknya tengah mencari solusi agar program pangan murah bisa berjalan di tengah pandemi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah dengan transaksi online yang berpatokan pada protokol kesehatan.
"Makanya ke depan warga kami kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," jelasnya.
Baca Juga: Murka Sang Istri Dikirimi Foto Porno, Ubai Membabi Buta Tusuk Tetangga
Masyarakat juga disebutnya tak perlu menanggung biaya pengantaran seperti ojek online. Pihaknya yang akan mendanai ongkos pengiriman sampai ke rumah.
"Rencana ditanggung oleh Pemda, sesegera mungkin kalau perangkat bisa berfungsi semuanya, kami juga enggak mau mereka ada masalah pangan," ujar dia.
Berita Terkait
-
Baru 3.000 Orang, Gugus Tugas Masih Membutuhkan Relawan Medis Lawan Corona
-
Sembuh dari Corona, Ibu dan 3 Anaknya di Sawah Besar Sudah Beraktivitas
-
Susul DKI, Kota Bogor Resmi Perpanjang PSBB Corona Selama 14 Hari
-
Update Pasien RSD Wisma Atlet 29 April: 715 Positif Corona, 44 PDP, 56 ODP
-
Hansip Sebar Pesan Suara ke Warga, Sebut Banyak Maling Dilepas saat Corona
Terpopuler
- Profil 3 Pelatih yang Dirumorkan Disodorkan ke PSSI sebagai Pengganti Kluivert
- 5 Rekomendasi Mobil Sunroof Bekas 100 Jutaan, Elegan dan Paling Nyaman
- 5 Day Cream Mengandung Vitamin C agar Wajah Cerah Bebas Flek Hitam
- Warna Lipstik Apa yang Bagus untuk Usia 40-an? Ini 5 Rekomendasi Terbaik dan Elegan
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Cerita Danantara: Krakatau Steel Banyak Utang dan Tak Pernah Untung
-
Harga Emas Turun Empat Hari Beruntun! Galeri 24 dan UBS Hanya 2,3 Jutaan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
Terkini
-
Pramono Buka Luas Ruang Inovasi, Pengamat: Patut Diapresiasi
-
Apa Hebatnya Soeharto? Ini Balasan Politisi PSI ke PDIP
-
Ditemukan Ganja Sisa Hisap, Polisi Sebut Onad Merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika
-
Setelah Dua Tahun Gelap, Warga Poso Akhirnya Nikmati Terangnya Listrik Berkat Program Pemerintah
-
Alhamdulillah! Mendikdasmen Naikkan Insentif Guru Honorer Mulai 2026, Jadi Segini!
-
Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
-
Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
-
Bagaimana Kondisi Onad Saat Ditangkap Narkoba? Ini Kata Polisi
-
Kasus Korupsi Jual Beli PGN, KPK Sita Kantor dan Pipa Gas di Cilegon
-
Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM