Suara.com - LSM Sawit Watch memprediksi industri perkebunan sawit akan mengalami penurunan yang signifikan dalam tiga bulan ke depan akibat pandemi virus corona Covid-19. Imbasnya akan berujung ke nasib buruh sawit.
Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan, dalam tiga bulan ke depan, jika pandemi masih ada, maka akan banyak negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) seperti China, India, Uni Eropa yang mengurangi impor karena situasi karantina, sehingga perusahaan perkebunan sawit di Indonesia merugi dan berujung pada efisiensi buruh.
"Dampaknya jelas, jutaan buruh perkebunan sawit di Indonesia terancam terkena PHK”, kata Inda Fatinaware, Senin (4/5/2020).
Spesialis Perburuhan Sawit Watch Zidane memaparkan, kondisi buruh sawit saat ini terancam tidak menerima atau mendapat kejelasan terhadap hak tunjangan hari raya jelang Idul Fitri.
Dari informasi yang dicatat Sawit Watch, ada perkebunan sawit di Kalimantan Barat menyatakan akan membayar THR secara bertahap.
Sementara di Kalimantan Timur, kata Zidane, ada perkebunan sawit menyampaikan secara lisan kepada buruh bahwa perusahaan akan membayar THR dengan cara mencicil sampai bulan Desember 2020.
"Untuk buruh harian lepas (BHL), situasinya lebih parah. Dalam situasi normal saja, BHL kemungkinan besar tidak diberikan THR, apalagi dalam situasi pandemi. Perkebunan sawit semakin punya alasan untuk tidak memberikan THR," ucap Zidane.
Alasan kas terganggu akibat pandemi menurut Zidane tidak tepat, sebab perusahaan sudah menganggarkan THR sejak tahun sebelumnya dan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan THR kepada buruh.
Oleh sebab itu, Sawit Watch meminta pemerintah termasuk DPR untuk tegas lebih memprioritaskan pembuatan kebijakan pelindungan buruh perkebunan sawit dari resiko PHK dan terpapar virus corona, bukan membahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Baca Juga: Buruh Sawit Minta DPR Lindungi Pekerja, Bukan Bahas Omnibus Law Saat Corona
"Bagi kami buruh sawit, tidak cukup hanya ditunda, melainkan dicabut. RUU Cipta Kerja sama sekali tidak memenuhi kebutuhan rakyat atas lingkungan yang bersih, kepastian kerja, perlindungan sosial dan hidup layak," tegas Inda Fatinaware.
Berita Terkait
-
Kisah 4 Orang di 3 Benua Meninggal di Hari yang Sama Akibat Corona
-
Harga Ayam Anjok Akibat Corona, Peternak Minta Pemerintah Tanggung Jawab
-
Imbas Corona, Mahasiswa Unnes Tuntut Pengembalian Biaya UKT
-
Tak Syuting Sampai Akhir Tahun, Verrell Bramasta Beralih Jadi YouTuber
-
Bisnis Hijab Revalina S Temat Ikut Terkena Dampak Virus Corona
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
Terkini
-
Unik, Aksi Massa di Mapolda DIY Bergerak Organik Tanpa Orasi dan Tuntutan Tertulis
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta
-
Rekaman CCTV Ungkap Kronologi Kecelakaan Transjakarta dan Ojol di Gunung Sahari
-
Cak Imin Desak Pekerja Migran Harus Punya Ijazah Minimal SMA, Ternyata Ini Alasannya?
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Ramadan! DPRD Desak Pemprov DKI Tambah Kuota dan Atasi Sengkarut Distribusi Pangan Subsidi
-
Feri Amsari: Penunjukan Adies Kadir Cacat Prosedur, Berpotensi Ganggu Independensi MK
-
Peter Gontha: Reputasi Polri Buah Simalakama Persepsi Publik
-
TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS