Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala lantaran tetap nekat untuk mendatangkan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara.
Mardani mengatakan di masa pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah memprioritaskan kesehatan masyrakat. Bukan justru sebaliknya, malah berencana mendatangkan ratusan TKA.
"Pertama pemerintah Pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan Pemda didengar. Ada pertimbangan ekonomi memang, tapi keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," tutur Mardani kepada wartawan, Senin (4/5/2020).
Ia meminta ketegasan pemerintah pusat untuk menolak rencana kedatangan 500 TKA maupun tenaga asing lainnya selama pandemi Covid-19. Menurutnya berkaca dari peristiwa tersebut, sikap pemerintah bisa terlihat apakah berpihak kepada rakyat atau tidak.
"Sikap pemerintah pusat mestinya tegas, tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan Pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan tapi di sinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyatakan, pihaknya akan menutup pintu wilayah Kota Kendari untuk para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang saat masa pandemi Virus Corona atau Covid-19 seperti sekarang.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah viralnya isu akan ada 500 TKA asal China akan datang ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi Corona.
"Dengan kewenangan saya, saya menutup wilayah saya. Gerbang kita tutup dengan tegas, tidak ada masuk TKA. Silahkan kalau mereka mau masuk wilayah lain yang peting kan tanggung jawab saya menjaga masyarakat kota Kendari," kata Sulkarnain dalam diskusi Polemik Trijaya spesial Covid-19, Sabtu (2/5/2020).
Sulkarnain menegaskan, pihaknya tak takut dengan adanya intervensi dari pihak mana pun soal langkahnya yang akan menolak TKA datang ke Kendari.
Sulkarnain mengatakan, meski 500 TKA asal China yang sempat dikabarkan datang ke Sulawesi Tenggara itu bukan datang khusus ke Kendari, tetapi pihaknya tetap akan melakukan pencegahan. Menurutnya, masalah psikologis warga Kendari bisa terguncang dengan datangnya para TKA tersebut.
Baca Juga: Simpang Siur Pelarangan Mudik, Mardani Ali Sera: Kebijakan Amburadul
"Benar mungkin secara administrasi ini memenuhi, tetapi yang harus kita pahami ada kondisi psikologis dari masyarakat yang saat ini mereka merasa tidak adil. Mereka disuruh bertahan di rumah tidak kemana-kemana boleh mudik, bahkan wargaa Kendari di luar kota kita larang pulang. Tapi justru TKA yang datang," ungkapnya.
Untuk itu, Sulkarnain meminta kepada pemerintah pusat isu masalah kedatangan TKA ke Indonesia di tengah pandemi Corona harus jadi perhatian. Menurutnya, hal itu agar tidak menjadi benturan di masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana