Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala lantaran tetap nekat untuk mendatangkan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara.
Mardani mengatakan di masa pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah memprioritaskan kesehatan masyrakat. Bukan justru sebaliknya, malah berencana mendatangkan ratusan TKA.
"Pertama pemerintah Pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan Pemda didengar. Ada pertimbangan ekonomi memang, tapi keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," tutur Mardani kepada wartawan, Senin (4/5/2020).
Ia meminta ketegasan pemerintah pusat untuk menolak rencana kedatangan 500 TKA maupun tenaga asing lainnya selama pandemi Covid-19. Menurutnya berkaca dari peristiwa tersebut, sikap pemerintah bisa terlihat apakah berpihak kepada rakyat atau tidak.
"Sikap pemerintah pusat mestinya tegas, tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan Pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan tapi di sinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyatakan, pihaknya akan menutup pintu wilayah Kota Kendari untuk para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang saat masa pandemi Virus Corona atau Covid-19 seperti sekarang.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah viralnya isu akan ada 500 TKA asal China akan datang ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi Corona.
"Dengan kewenangan saya, saya menutup wilayah saya. Gerbang kita tutup dengan tegas, tidak ada masuk TKA. Silahkan kalau mereka mau masuk wilayah lain yang peting kan tanggung jawab saya menjaga masyarakat kota Kendari," kata Sulkarnain dalam diskusi Polemik Trijaya spesial Covid-19, Sabtu (2/5/2020).
Sulkarnain menegaskan, pihaknya tak takut dengan adanya intervensi dari pihak mana pun soal langkahnya yang akan menolak TKA datang ke Kendari.
Sulkarnain mengatakan, meski 500 TKA asal China yang sempat dikabarkan datang ke Sulawesi Tenggara itu bukan datang khusus ke Kendari, tetapi pihaknya tetap akan melakukan pencegahan. Menurutnya, masalah psikologis warga Kendari bisa terguncang dengan datangnya para TKA tersebut.
Baca Juga: Simpang Siur Pelarangan Mudik, Mardani Ali Sera: Kebijakan Amburadul
"Benar mungkin secara administrasi ini memenuhi, tetapi yang harus kita pahami ada kondisi psikologis dari masyarakat yang saat ini mereka merasa tidak adil. Mereka disuruh bertahan di rumah tidak kemana-kemana boleh mudik, bahkan wargaa Kendari di luar kota kita larang pulang. Tapi justru TKA yang datang," ungkapnya.
Untuk itu, Sulkarnain meminta kepada pemerintah pusat isu masalah kedatangan TKA ke Indonesia di tengah pandemi Corona harus jadi perhatian. Menurutnya, hal itu agar tidak menjadi benturan di masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara