Suara.com - Inisiator platform LaporCovid-19 Irma Hidayana mengungkapkan bahwa angka kematian akibat pandemi virus corona Covid-19 di Indonesia bisa 3 kali lebih banyak dari data yang dirilis Pemerintah.
"Selisih kematian ODP, PDP vs Positif COVID-19 di 24 provinsi yang sudah terisi penuh, datanya mencapainya 3,5 kali lipat, jadi angka kematian positif yang terkonfirmasi dibanding angka dugaan ODP dan PDP jumlah angka kematiannya jauh lebih besar 3,5 kali lipat," kata Irma dalam jumpa pers virtual, Minggu (17/5/2020).
Irma mengatakan berdasarkan pedoman terbaru yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 April 2020, orang yang meninggal dengan gejala klinis diduga Covid-19 juga harus dimasukan sebagai data korban pandemi.
Dari pedoman itu, LaporCovid-19 mencatat dari data yang mereka kumpulkan melalui relawan dari 24 provinsi dan 345 kabupaten/kota hingga 15 Mei 2020 tercatat ada 4.848 orang yang meninggal baik yang sudah dinyatakan positif atau pun meninggal saat berstatus ODP dan PDP Covid-19.
"Jumlah kematian yang positif covid itu 1.015 orang, sementara jumlah kematian ODP dan PDP di wilayah yang sama itu mencapai 3.833, jadi kalau ditotal ini 4.848 orang," ungkapnya.
Irma menyebut data ini mereka dapatkan dari para 100 relawan yang bertugas mengumpulkan data-data resmi dari dinas kesehatan setempat. Kemudian diverifikasi, ditambah beberapa laporan dari publik melalui pengaduan online via aplikasi pecakaran WhatsApp dan Telegram.
Salah satu relawan LaporCovid-19, Florence Armein mengatakan dirinya yang merupakan koordinator konten Internews Earth Journalism Network mau bergabung sebagai relawan karena geram melihat pada awal-awal tidak ada data yang terbuka dari pemerintah terkait covid-19 ini.
Sebagai relawan yang berdomisili di Jakarta, Florence bertugas memperbarui data 4 kabupaten di Sumatera Utara dan 6 kabupaten di Sumatera Selatan melalui laman resmi pemerintah provinsi dan daerah, tak jarang ia memverifikasi melalui sumber lain seperti media sosial.
"Tantangan dalam data mining untuk covid-19 ini adalah tidak adanya keseragaman tentang data apa saja yang harus dikumpulkan di setiap daerah," ucapnya.
Baca Juga: Habib Bahar Bebas Disambut Massa, Publik: Jangan Ada Klaster Corona Baru
Menurutnya data yang terbuka justru akan sangat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran di masa pandemi seperti ini.
Ketiadaan data yang valid membuat masyarakat tidak tahu seberapa besar dampak dari Covid-19 yang berujung pada sikap acuh di masyarakat.
Oleh sebab itu, Irma mendesak pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat harus mengumumkan jumlah PDP, ODP atau OTG yang meninggal, sebagaimana telah diamanatkan WHO.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Awas Macet! Ribuan Aparat Gabungan Kawal Demo Mahasiswa Hari Ini: DPR hingga Monas Dijaga Ketat
-
Aksi Demo Bertajuk 'GATAL', GMNI Kepung DPR Siang Ini: Rezim Prabowo-Gibran Gagal Total!
-
Demo di Istana Siang Ini! Mahasiswa UBK Bawa 6 Tuntutan: Stop MBG hingga Tolak Militerisme
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda