Suara.com - Presiden Joko Widodo nampaknya harus memikirkan ulang wacana meminta masyarakat Indonesia untuk 'berdamai' dengan virus Corona selama vaksin yang efektif belum ditemukan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kekinian telah mengutuk konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang mulai digaungkan berbagai negara dalam mengelola pandemi Covid-19.
Menurut direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, Dr. Michael Ryan, negara-negara yang berpikir bahwa 'berdamai' dengan virus Corona akan secara ajaib menciptakan kekebalan kelompok adalah pemikiran yang keliru.
Langkah-langkah melonggarkan lockdown di mana pemerintahan suatu negara belum benar-benar melakukan sesuatu dalam memerangi Covid-19 disebutnya amat berbahaya.
Dr. Ryan menjelaskan, konsep herd immunity sejatinya digunakan untuk menghitung berapa banyak vaksin yang harus disebar di suatu populasi untuk melindungi orang-orang yang tidak divaksinasi.
"Kita perlu hati-hati saat menggunakan istilah-istilah ini di sekitar infeksi alami pada manusia," kata Dr. Ryan dikutip dari The Hindu, Minggu (17/5/2020).
"Karena hal ini justru dapat menyebabkan akibat yang sangat brutal, yang tidak menempatkan orang, kehidupan, dan penderitaan di tempat semestinya," tambahnya.
Konsep herd immunity bisa diartikan sebagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus dengan membiarkan populasi terpapar.
Mereka diharapkan bisa mendapatkan imunitas atau kekebalan alami sehingga virus hilang dengan sendirinya.
Baca Juga: Sisi Positif Wabah Corona, Warga Makin Sadar Budaya Antre
Namun, konsep yang kini mulai digaungkan berbagai negara, mendapat kritik dari para peneliti.
Pasalnya, strategi herd immunity dinilai bakal menimbulkan banyak korban meninggal sebelum kekebalan kelompok bisa tercapai.
"Ini adalah penyakit serius, ini adalah musuh publik nomor satu. Kami telah mengatakan ini berulang kali. Tidak ada yang aman sampai semua orang aman," tegas Dr. Ryan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada, Kamis (7/5/2020), sempat mengisyaratkan kepada masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan covid-19 selama vaksin belum ditemukan.
Kendati demikian, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih belum dicabut. Pemerintah dikatakan tengah mempertimbangkan pelonggaran.
"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya," ujar Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
5 Fakta Korupsi Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Pengadilan Ungkap Alasan Penahanan
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas