Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran

Suara.com - Kontroversi penempelan stiker 'Keluarga Miskin' yang viral di media sosial, membuat Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa program stiker tersebut adalah inisiatif pemerintah daerah.

Gus Ipul menekankan bahwa kebijakan penempelan stiker tersebut bukan kebijakan nasional dari Kementerian Sosial.

"Itu inisiatif daerah,” kata Gus Ipul kepada wartawan, usai upacara Sumpah Pemuda di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Meski demikian di balik polemik tersebut, Gus Ipul mengungkap fakta yang jauh lebih mengejutkan, berdasarkan hasil validasi data lapangan menemukan lebih dari dua juta orang ternyata tidak layak menerima bantuan sosial (bansos).

Alih-alih fokus pada stiker, Gus Ipul membeberkan temuan krusial dari proses ground check yang sedang dilakukan Kemensos bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam waktu singkat, tim menemukan data penerima bansos yang tidak akurat dalam jumlah masif.

“Selama lima hari terakhir ini dilakukan ground check bersama-sama, hasilnya per hari ini sudah dua juta lebih bisa dikatakan tidak layak untuk memenuhi kriteria mendapatkan bansos,” ujarnya.

Menurutnya, proses validasi ini sangat vital karena pemerintah perlu memverifikasi lebih dari 15 juta calon penerima manfaat baru.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan di masa depan benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga: Cara Ambil Bansos Rp900 Ribu di Kantor Pos, Bisa Diwakilkan Asal Bawa KTP dan KK

Divalidasi Ulang oleh BPS

Gus Ipul mengapresiasi kerja cepat pemerintah daerah yang telah membantu proses verifikasi di lapangan.

Data temuan berisi dua juta orang yang tidak layak ini akan segera diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahap verifikasi dan validasi lebih lanjut.

“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kita peroleh data balikan. Ini data sangat penting untuk disampaikan ke BPS untuk verifikasi dan validasi,” ujar Gus Ipul.