Suara.com - Epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin menilai, rencana penerapan hidup normal baru atau new normal yang dipilih pemerintah terkesan prematur.
Pasalnya, penerapan new normal dilakukan ketika kasus virus corona covid-19 di Tanah Air masih tinggi.
Ridwan menjelaskan, setiap negara pasti akan memikirkan dua hal, yakni bagaimana menangani covid-19 dan bagaimana roda perekonomian tetap berjalan.
Diandaikan sebagai piramida, sebuah negara akan menyelesaikan masalah keamanan dan kesehatan publik, lalu ketika pandeminya sudah dapat dikendalikan, barulah masuk ke konsen ekonomi.
Kalau melihat dari piramida itu, Indonesia justru langsung lompat ke tahap kedua yakni memikirkan menjalankan roda perekonomian meski pandemi covid-19 belum selesai.
"Ini Indonesia masih dipuncak bahkan belum mencapai puncak sudah mau implementasi jadi terlalu dini, prematur ini. Jadi ini new normal yang prematur," kata Ridwan dalam sebuah diskusi publik yang dilakukan secara virtual, Kamis (28/5/2020).
Ia mencontohkan Jepang. Di negeri matahari terbit itu pelonggaran baru dilakukan enam pekan setelah kurva kasus covid-19 dinyatakan sudah menurun.
Sedangkan di Indonesia justru hendak melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketika jumlah penularan covid-19 masih tinggi.
Padahal, ada enam kriteria yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bisa digunakan untuk menerapkan new normal.
Baca Juga: Google Trends Hari Ini, Kamis 28 Mei 2020: Klorokuin Hingga New Normal
Salah satunya ialah pandemi Covid-19 sudah terkendali di dalam suatu wilayah. Sementara di Indonesia belum bisa dianggap sudah terkendali.
Dengan begitu, ia melihat new normal yang akan diterapkan pemerintah itu akan menimbulkan banyak korban yang berguguran.
Ancaman penularan yang masih tinggi itu akan menyasar lingkungan sekolah, mall ataupun tempat-tempat lainnya yang akan mulai beroperasi normal.
"Jatuhnya banyak korban terutama pada anak sekolah kita, pada pengunjung mall, pengunjung pasar yang di mana mereka belum bisa mempraktekkan social distancing."
Berita Terkait
-
Google Trends Hari Ini, Kamis 28 Mei 2020: Klorokuin Hingga New Normal
-
Top: Chrissy Teigen Kapok Implan Payudara, Kate Cukur Rambut Anak di Rumah?
-
New Normal dan Dampaknya Bagi Sepak Bola Indonesia di Mata Pelatih Persib
-
Tak Setuju New Normal, KSPI Beberkan Lima Poin Keberatannya
-
Jelang Kebijakan New Normal, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Transparan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO