Suara.com - Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah terus mengampanyekan New Normal atau tatanan normal baru di tengah Pandemi Corona. Wacana New Normal tersebut menimbulkan berbagai keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Menyikapi persoalan tersebut, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah menjelaskan kebijakan New Normal. Karena di lain sisi, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berjalan, tetapi juga diberlakukan relaksasi.
"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (28/5/2020).
Lantaran itu, Haedar meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan New Normal.
"Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup."
Menurut Haedar hal itu dapat berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jemaah.
"Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19."
Haedar menyebut, laporan BNPB melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia menyatakan, pandemi yang terjadi saat ini masih belum dapat diatasi. Namun kondisi tersebut bertolak belakang, karena pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan New Normal.
Haedar pun mempertanyakan mengenai kajiannya, apakah sudah valid dan dilakukan seksama dari para ahli epidemiologi?
Baca Juga: Jelang New Normal, KSPI: PSBB Saja Banyak yang Langgar Apalagi Dilonggarkan
"Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," katanya.
Haedar juga tak memungkiri, penyelamatan ekonomi juga penting. Tetapi, tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.
Ia pun meminta pemerintah transparan dalam penerpan kebijakan New Normal di tengah Virus Corona yang mengancam masyarakat.
"Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap, pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun, semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhír baik. Semoga Allah SWT melindungi Bangsa Indonesia."
Berita Terkait
-
Jelang New Normal, KSPI: PSBB Saja Banyak yang Langgar Apalagi Dilonggarkan
-
Terungkap! Alasan Indonesia Bisa Mengalami Gelombang Kedua Covid-19
-
New Normal Belum akan Diterapkan di Jateng dalam Waktu Dekat
-
Tanggapi Skema New Normal, Fadli Zon: Rakyat Bukan Kelinci Percobaan
-
Sambut New Nomal, Ini Instruksi Jokowi Terkait Protokol Sektor Pariwisata
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO