Suara.com - Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah terus mengampanyekan New Normal atau tatanan normal baru di tengah Pandemi Corona. Wacana New Normal tersebut menimbulkan berbagai keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Menyikapi persoalan tersebut, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah menjelaskan kebijakan New Normal. Karena di lain sisi, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berjalan, tetapi juga diberlakukan relaksasi.
"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (28/5/2020).
Lantaran itu, Haedar meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan New Normal.
"Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup."
Menurut Haedar hal itu dapat berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jemaah.
"Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19."
Haedar menyebut, laporan BNPB melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia menyatakan, pandemi yang terjadi saat ini masih belum dapat diatasi. Namun kondisi tersebut bertolak belakang, karena pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan New Normal.
Haedar pun mempertanyakan mengenai kajiannya, apakah sudah valid dan dilakukan seksama dari para ahli epidemiologi?
Baca Juga: Jelang New Normal, KSPI: PSBB Saja Banyak yang Langgar Apalagi Dilonggarkan
"Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," katanya.
Haedar juga tak memungkiri, penyelamatan ekonomi juga penting. Tetapi, tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.
Ia pun meminta pemerintah transparan dalam penerpan kebijakan New Normal di tengah Virus Corona yang mengancam masyarakat.
"Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap, pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun, semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhír baik. Semoga Allah SWT melindungi Bangsa Indonesia."
Berita Terkait
-
Jelang New Normal, KSPI: PSBB Saja Banyak yang Langgar Apalagi Dilonggarkan
-
Terungkap! Alasan Indonesia Bisa Mengalami Gelombang Kedua Covid-19
-
New Normal Belum akan Diterapkan di Jateng dalam Waktu Dekat
-
Tanggapi Skema New Normal, Fadli Zon: Rakyat Bukan Kelinci Percobaan
-
Sambut New Nomal, Ini Instruksi Jokowi Terkait Protokol Sektor Pariwisata
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
Kata Media Prancis Soal Debut Calvin Verdonk: Agresivitas Berbuah Kartu
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
Terkini
-
Klaim Turunkan Kemacetan Jalan TB Simatupang, Pramono Pastikan GT Fatmawati 2 Gratis hingga Oktober
-
Mendagri Ajak KAHMI Jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045
-
Fakta-fakta Yuda Prawira yang Ditemukan Tinggal Kerangka di Pohon Aren
-
Presiden Trump Patok Rp1,6 Miliar untuk Biaya Visa Pekerja Khusus, Ini Alasannya
-
Sebulan 3 Kali Kecelakaan, Pramono Bakal Evaluasi Transjakarta
-
Ratusan Siswa Keracunan MBG di Banggai Kepulauan, 34 Masih dalam Perawatan
-
Gubernur Bobby Nasution Harap Bisa Bangun Sport Tourism di Sumut Lewat Balap
-
Tim Penyelamat Freeport Temukan Dua Korban Longsor, Pencarian 5 Pekerja Masih Berlanjut
-
Momen Prabowo Subianto Disambut Hangat Diaspora di New York, Siap Sampaikan Pidato Penting di PBB!
-
Agus Suparmanto Dinilai Bisa Jadi Kunci Perubahan PPP, Dukungan Keluarga Mbah Moen Jadi Modal