Agar Penanganan Covid-19 Berjalan, Pengamat : Jangan Ada Manuver Politik

Suara.com - "Jangan ada manuver politik, karena ini hanya akan mengganggu fokus dan upaya pemerintah mengakselerasi penanganan Covid-19 berjalan sesuai harapan." Demikian ujar sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), DR. Ari Sudjito, Yogyakarta, Minggu (31/5/2020).

Manuver politik dinilai tidak etis di saat energi dan perhatian bangsa tertuju pada percepatan penanganan pandemi Covid-19. Ia minta semua elemen bangsa bersatu, agar langkah akselerasi penanganan Covid-19 berjalan sesuai harapan.

Hal senada disampaikan sosiolog Fisip Universitas Hasanuddin Makassar, Rahmat Muhammad.

Pernyataan keduanya  dalam konteks menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang mendorong ide reshuffle terhadap sejumlah menteri.

Dalam pernyataannya, Ari meminta semua pihak sama-sama menjaga fokus ini, baik itu dari unsur pemerintah seperti Kementerian terkait, para politisi dan masyarakat secara luas.

"Menjaga fokus ini penting untuk memastikan arahan presiden menangani pandemi berjalan sesuai harapan," katanya.

Menurutnya, masyarakat bisa berperan penting dengan partisipasi positif dan produktif dalam menjaga aturan dan komitmen kolektif gotong royong. Ini akan sangat membantu mempercepat pemulihan kondisi sehingga kita bangkit kembali.

Sementara itu, Rahmat menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar unsur pemerintah dari pusat dan daerah.

"Ini menjadi kunci dari efektivitas penanganan pandemi Covid-19, selain tentu saja dukungan positif dan konstruktif dari masyarakat," katanya.

Baca Juga: Kemensos : Realisasi Bantuan Sosial Tunai di DIY Capai 95 Persen

Secara khusus, ia menilai kinerja Menteri Sosial (Mensos), Jualiari P. Batubara, yang menurutnya cukup positif. Rahmat menilai, Mensos cakap melakukan tugas-tugas penanganan dampak sosial pandemi Covid-19.

"Metode pendistribusian, seperti bantuan sosial membutuhkan ketelitian yang cukup jeli, terutama dalam pendataan kepada siapa yang berhak menerima, " kata Rahmat.

Saya sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos), sekalipun diketahui ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih belum puas.

"Tapi dibanding yang puas, jumlahnya lebih besar. Mereka lebih memilih diam," katanya.