Suara.com - Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian ibu kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.
"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Rany Maulani di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Rany menilai perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di ibu kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 lebih meluas.
"Saat ini, tetap terjadi paparan (COVID-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.
Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terkena COVID-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.
"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.
Sementara itu, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menuturkan penerapan PSBB selama tiga tahap itu berdampak terhadap psikologi masyarakat. Masyarakat hanya disuguhkan data-data fluktuatif terkait penyebaran COVID-19 di ibu kota.
"Coba dibuka komponennya apakah sisi yang kena positif COVID-19 itu dari penduduk Jakarta atau memang dari pendatang. Jadi seolah-olah sekarang Jakarta memang paling tinggi betul, tapi dilihat bagaimana kesiapannya Jakarta. Baik rumah sakitnya, kesiapan tesnya semua segala macem," katanya.
Dia menilai, Provinsi DKI Jakarta siap menerapkan kenormalan baru dengan tidak melanjutkan PSBB, baik dari sisi infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. Namun, jika PSBB dilanjutkan maka harapan untuk warga Jakarta akan musnah.
Baca Juga: Pantai di Jakarta Akan Dibuka, Pemprov: Risiko Penularan Corona Lebih Kecil
"Di samping itu, yang paling bahaya adalah kalau tidak ada harapan. Jadi selama ini positif banyak terus meningkat terus meningkat tapi tidak bisa dikendalikan jauh lebih berbahaya. Nah Jakarta Alhamdulillah menurut hemat kami dari data-data yang kami baca setidaknya sudah bisa mengendalikan," katanya.
Saat ini, perpanjangan PSBB tidak hanya berdampak pada terjadinya krisis ekonomi, tapi krisis sosial juga. Jakarta telah mengalami krisis ekonomi sejak PSBB diterapkan.
"Dampak sosial harus diperhatikan juga. Kalau dibilang krisis ekonomi, sekarang lagi krisis," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026