Suara.com - LaporCovid19.org berkolaborasi dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) Singapura melakukan survei sosial untuk mengukur tingkat kesiapan warga DKI Jakarta terkait wacana new normal.
Salah satu pertanyaan di survei tersebut adalah bagaimana opini warga DKI Jakarta terhadap kinerja Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta dalam satu kata.
Sosiolog bencana yang juga Associate Professor NTU, Sulfikar Amir memaparkan, berdasarkan satu pertanyaan survei ini ditemukan bahwa warga DKI Jakarta lebih puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta ketimbang Pemerintah Pusat.
"Kita bukannya membela Pemprov DKI ya, tapi ini data yang kita dapatkan, sentimen positifnya relatif lebih baik dari pada sentimen negatif, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kata-kata yang muncul dari opini dalam kuesioner kita yang mewakiliki sentimen positif terhadap penanganan oleh Pemprov DKI," kata Sulfikar dalam jumpa pers melalui akun youtube LaporCovid19, Kamis (4/6/2020).
Sementara opini masyarakat terhadap pemerintah pusat lebih banyak menyatakan kata-kata negatif seperti; inkonsisten, plinplan, tertutup, bohong, bingung, lemah, lambat dan sebagainya.
"Jadi kalau kita lihat sentimen negatifnya relatif lebih besar dan lebih banyak, tentu tidak semua menganggap pemerintah pusat ini jelek, jadi ada juga warga yang menganggap cukup, semangat, tanggap dan sebagainya, tetapi sentimen negatifnya jauh lebih besar atau lebih dominan," jelasnya.
Sementara, inti dari survei ini menunjukkan bahwa warga DKI Jakarta belum sepenuhnya siap memasuki fase new normal. Sebab survei mereka indeks persepsi risiko Jakarta masih berada di angka 3,46 dari rentan angka 1-5.
"Masih jauh di bawah kondisi yang ideal, kondisi yang ideal itu antara 4 dan 5, berada di atas 4 saja itu sudah bagus," katanya.
Survei ini menunjukkan bahwa meskipun telah merasa cukup memiliki informasi, pengetahuan, wawasan, modal sosial, serta kecenderungan kuat untuk berhati-hati agar tidak terpapar virus corona, namun warga DKI merasa belum siap memasuki era new normal.
Baca Juga: Jokowi Sebut Manajemen Satu Data Covid-19 Bisa Dilaporkan Secara Real Time
"Karenanya, wacana pemberlakuan tatanan kehidupan baru New Normal belum saatnya diberlakukan bagi warga DKI Jakarta," ujarnya lagi.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan sejak hari Jumat 29 Mei sampai 2 Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 3.160 orang yang dikumpulkan melalui metode quota sample dengan variabel penduduk per kelurahan.
Survei dilakukan online melalui platform quatrics yang disebar melalui Whatsapp yang disebarkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI), Camat, Biro Tata Pemerintahan, dan Jaringan Komunitas Warga.
Metode analisa menggunakan formula Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi.
Berita Terkait
-
PSBB Jakarta Diperpanjang Mulai Besok, Tanpa Batas Waktu Diakhiri
-
Gus Miftah: Virus Corona Kurang Tepat Disebut Azab dari Allah, Tapi...
-
Ogah Konvensional, Jokowi Ingin Tiru Cara Korsel Lacak Kasus Corona
-
Warga Depok Boleh Sholat Jumat di Masjid Mulai 5 Juni Besok
-
Buddy, Anjing Pertama di AS Ini Positif Virus Corona
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum