Suara.com - LaporCovid19.org berkolaborasi dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) Singapura melakukan survei sosial untuk mengukur tingkat kesiapan warga DKI Jakarta terkait wacana new normal.
Salah satu pertanyaan di survei tersebut adalah bagaimana opini warga DKI Jakarta terhadap kinerja Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta dalam satu kata.
Sosiolog bencana yang juga Associate Professor NTU, Sulfikar Amir memaparkan, berdasarkan satu pertanyaan survei ini ditemukan bahwa warga DKI Jakarta lebih puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta ketimbang Pemerintah Pusat.
"Kita bukannya membela Pemprov DKI ya, tapi ini data yang kita dapatkan, sentimen positifnya relatif lebih baik dari pada sentimen negatif, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kata-kata yang muncul dari opini dalam kuesioner kita yang mewakiliki sentimen positif terhadap penanganan oleh Pemprov DKI," kata Sulfikar dalam jumpa pers melalui akun youtube LaporCovid19, Kamis (4/6/2020).
Sementara opini masyarakat terhadap pemerintah pusat lebih banyak menyatakan kata-kata negatif seperti; inkonsisten, plinplan, tertutup, bohong, bingung, lemah, lambat dan sebagainya.
"Jadi kalau kita lihat sentimen negatifnya relatif lebih besar dan lebih banyak, tentu tidak semua menganggap pemerintah pusat ini jelek, jadi ada juga warga yang menganggap cukup, semangat, tanggap dan sebagainya, tetapi sentimen negatifnya jauh lebih besar atau lebih dominan," jelasnya.
Sementara, inti dari survei ini menunjukkan bahwa warga DKI Jakarta belum sepenuhnya siap memasuki fase new normal. Sebab survei mereka indeks persepsi risiko Jakarta masih berada di angka 3,46 dari rentan angka 1-5.
"Masih jauh di bawah kondisi yang ideal, kondisi yang ideal itu antara 4 dan 5, berada di atas 4 saja itu sudah bagus," katanya.
Survei ini menunjukkan bahwa meskipun telah merasa cukup memiliki informasi, pengetahuan, wawasan, modal sosial, serta kecenderungan kuat untuk berhati-hati agar tidak terpapar virus corona, namun warga DKI merasa belum siap memasuki era new normal.
Baca Juga: Jokowi Sebut Manajemen Satu Data Covid-19 Bisa Dilaporkan Secara Real Time
"Karenanya, wacana pemberlakuan tatanan kehidupan baru New Normal belum saatnya diberlakukan bagi warga DKI Jakarta," ujarnya lagi.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan sejak hari Jumat 29 Mei sampai 2 Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 3.160 orang yang dikumpulkan melalui metode quota sample dengan variabel penduduk per kelurahan.
Survei dilakukan online melalui platform quatrics yang disebar melalui Whatsapp yang disebarkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI), Camat, Biro Tata Pemerintahan, dan Jaringan Komunitas Warga.
Metode analisa menggunakan formula Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi.
Berita Terkait
-
PSBB Jakarta Diperpanjang Mulai Besok, Tanpa Batas Waktu Diakhiri
-
Gus Miftah: Virus Corona Kurang Tepat Disebut Azab dari Allah, Tapi...
-
Ogah Konvensional, Jokowi Ingin Tiru Cara Korsel Lacak Kasus Corona
-
Warga Depok Boleh Sholat Jumat di Masjid Mulai 5 Juni Besok
-
Buddy, Anjing Pertama di AS Ini Positif Virus Corona
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar