Suara.com - Pemprov Jawa Barat (Jabar) akan menggratiskan sekolah SMA/K dan SLB Negeri di Jabar mulai ajaran baru Juli 2020. Pemprov Jabar telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,42 triliun untuk program sekolah gratis tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun Twitter miliknya @ridwankamil menyampaikan, sekolah-sekolah SMA/SMK/SLB yang berada dibawah kewenangan provinsi akan digratiskan.
Program sekolah gratis tersebut berupa pembebasan biaya Iuran Bulan Peserta Didik (IBPD) atau SPP.
"Walau ekonomi jatuh oleh Covid-19, namun Pemprov Jabar sesuai komitmen tetap menganggarkan Rp 1,42 triliun untuk sekolah gratis," kata Ridwan Kamil seperti dikutip Suara.com, Rabu (10/6/2020).
Program pembebasan biaya iuran berlaku untuk SMA/SMK/SLB negeri di Jabar. Saat ini tercatat ada sebanyak 507 SMA Negeri dengan jumlah siswa mencapai 456.319 siswa di Jabar.
Selain itu, ada 287 SMK Negeri dengan jumlah siswa mencapai 298.712 siswa. Untuk SLB Neger tercatat ada sebanyak 34 SLB Negeri dengan siswa sebanyak 4.481 siswa.
Untuk SMA/SMK/SLB/MA swasta, Pemprov Jabar memberikan bantuan berupa Hibah Bantuan Pendidikan Menengan Universal (BPMU) kepada sekolah-sekolah swasta. Besaran bantuan adalah sebanyak Rp 550 ribu/siswa/tahun.
"Tujuannya untuk meringankan Iuran Bulanan Peserta DIdik," ucap Ridwan Kamil.
Adapun untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu yang mengikuti Penerimaan Peserda Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri namun tak diterima, Pemprov Jabar berjanji akan membiayai IBPD peserta didik sesuai dengan besaran iuran sekolah yang bersangkutan.
Baca Juga: Penemuan Mayat di Maguwoharjo, Korban Sempat Lakukan Perjalanan ke Semarang
"Untuk mahasiswa Jabar kuliah di Jabar, silakan akses beasiswa total Rp 50 milyar. Silakan tanya ke Perguruan Tinggi masing-masing," tandasnya.
Berita Terkait
-
Curahan Hati Perawat Covid-19: Kena Stigma Sampai Tak Bisa Bertemu Anak
-
Pandemi Covid-19 Bikin Masyarakat Lebih Sadar Asuransi Kesehatan, Kenapa?
-
Kasus Baru Corona Capai 1.043, dr Erlina Ngaku Ada Senangnya, Ini Alasannya
-
Pasien Covid-19 Tanpa Gejala Disebut Bisa Kembangkan Ciri Tertentu
-
Pakar Menduga Wabah Virus Corona Sudah Ada di China Sejak Awal Agustus
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu