Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginginkan agar aturan karyawan yang masuk lebih diperketat lagi. Bahkan, ia ingin pekerja yang bekerja di kantor hanya 25 persen dari jumlah karyawan.
Pernyataan tersebut bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies bersama jajarannya menerbitkan aturan dalam bentuk Peraturan Gubernur hingga Surat Keputusan (SK) Dinas agar karyawan hanya 50 persen yang masuk.
Namun Riza menyatakan, hal tersebut merupakan bentuk pandangan pribadinya. Ia menyatakan, awalnya ingin agar karyawan yang kerja di kantor sejak 8 Juni lalu hanya 25 persen, lalu bertambah secara bertahap sampai 50 persen tergantung kondisi penyebaran Virus Corona di ibu kota.
"Kita minta 50 persen. Kalau bisa 25 persen, lebih baik secara bertahap," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Selain itu, Riza juga menilai lebih baik bekerja dari rumah meski perkantoran sudah mulai dibuka. Dengan demikian mereka akan terhindar dari penularan corona Covid-19.
"Bahkan kerja di rumah masih lebih baik daripada kita keluar," jelasnya.
Dalam kondisi perkantoran dibuka, kata Riza, tempat yang paling rawan adalah kendaraan umum. Terlebih lagi kereta yang digunakan untuk pulang pergi dari daerah luar Jakarta.
"Kemudian yang berat itu sebenarnya kendaraan umum. Terutama kereta yang dari Bogor, Rangkasbitung, dari Bekasi," katanya.
Baca Juga: 2 Hari Perkantoran Dibuka, 5 Perusahaan di DKI Langgar Aturan PSBB Transisi
Berita Terkait
-
Hari Pertama Masuk Kantor, Lalu Lintas Lebih Banyak Mobil Pribadi
-
Pandemi: DKI Jakarta Longgarkan PSBB, Gereja dan Kantor Pilih Tidak Buka
-
Baru Masuk Masa PSBB Transisi, Banyak Warga Masih Abaikan Jaga Jarak!
-
Stasiun Manggarai Ramai Penumpang di Hari Pertama PSBB Transisi
-
Bawa Anak ke Kantor Saat New Normal, Wajib Perhatikan Hal Ini!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT