Suara.com - Pihak istana angkat bicara terkait tuduhan buzzer dan pencandu sabu yang dialamatkan kepada komika Bintang Emon seusai menyentil terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan lewat unggahan video di media sosial.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta semua pihak tak menuduh adanya keterlibatan pemerintah di balik aksi serangan akun media sosial yang menuduh Bintang Eko sebagai buzzer dan pecandu narkoba. Sebab, Donny mengklaim pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer untuk menyerang pribadi seorang atau lembaga di dunia maya.
"Pemerintah tidak ada hubungannya dengan buzzer. Apapun afiliasi buzzer itu tidak ada korelasi dengan pemerintah," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Selasa (16/5/6/2020).
Terkait kasus Bintang Emon, Donny menyebut sejumlah akun anonim di media sosial tersebut bergerak sendiri dan tidak dikoordinasikan oleh siapapun.
"Pemerintah tidak ada sangkut-pautnya dengan buzzer-buzzer yang dituduhkan itu. Tapi pemerintah tidak di dalam posisi untuk mengatakan apa-apa karena buzzer itu inisiatif mereka sendiri. Tidak dikoordinasi oleh siapa-siapa," ucap dia.
Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah tidak akan melindungi akun buzzer. Pasalnya pemerintah tidak memiliki keterkaitan dengan buzzer.
Dia pun menyarankan pihak yang merasa dirugikan dengan akun buzzer, untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang.
"Tidak. Kalau mereka dalam aktivitasnya ternyata ada unsur pidana, ya silakan diproses. Pemerintah berpendapat kalau merasa dirugikan, silakan dilaporkan," katanya.
Untuk diketahui, nama Komika Bintang Emon mendadak menjadi perbincangan di linimasa Twitter. Warganet meradang lantaran Bintang Emon diserang buzzer usai melontarkan kritik terhadap kasus Novel Baswedan.
Baca Juga: Curhat Bintang Emon Pertama Kali Naik Motor, Anak Kecil Nyaris Jadi Korban
Setelah videonya viral, Bintang Emon diserang buzzer di media sosial. Ia difitnah memakai narkoba jenis sabu.
Berita Terkait
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Hardiknas di Patung Kuda, BEM SI Bawa 10 Tuntutan Pendidikan
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Wild Eyes Diadaptasi Jadi Drama Pendek, Angkat Romansa dan Konflik Istana
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan