Suara.com - Pihak istana angkat bicara terkait tuduhan buzzer dan pencandu sabu yang dialamatkan kepada komika Bintang Emon seusai menyentil terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan lewat unggahan video di media sosial.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta semua pihak tak menuduh adanya keterlibatan pemerintah di balik aksi serangan akun media sosial yang menuduh Bintang Eko sebagai buzzer dan pecandu narkoba. Sebab, Donny mengklaim pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer untuk menyerang pribadi seorang atau lembaga di dunia maya.
"Pemerintah tidak ada hubungannya dengan buzzer. Apapun afiliasi buzzer itu tidak ada korelasi dengan pemerintah," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Selasa (16/5/6/2020).
Terkait kasus Bintang Emon, Donny menyebut sejumlah akun anonim di media sosial tersebut bergerak sendiri dan tidak dikoordinasikan oleh siapapun.
"Pemerintah tidak ada sangkut-pautnya dengan buzzer-buzzer yang dituduhkan itu. Tapi pemerintah tidak di dalam posisi untuk mengatakan apa-apa karena buzzer itu inisiatif mereka sendiri. Tidak dikoordinasi oleh siapa-siapa," ucap dia.
Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah tidak akan melindungi akun buzzer. Pasalnya pemerintah tidak memiliki keterkaitan dengan buzzer.
Dia pun menyarankan pihak yang merasa dirugikan dengan akun buzzer, untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang.
"Tidak. Kalau mereka dalam aktivitasnya ternyata ada unsur pidana, ya silakan diproses. Pemerintah berpendapat kalau merasa dirugikan, silakan dilaporkan," katanya.
Untuk diketahui, nama Komika Bintang Emon mendadak menjadi perbincangan di linimasa Twitter. Warganet meradang lantaran Bintang Emon diserang buzzer usai melontarkan kritik terhadap kasus Novel Baswedan.
Baca Juga: Curhat Bintang Emon Pertama Kali Naik Motor, Anak Kecil Nyaris Jadi Korban
Setelah videonya viral, Bintang Emon diserang buzzer di media sosial. Ia difitnah memakai narkoba jenis sabu.
Berita Terkait
-
Anak Buah Prabowo Beri Kode di Istana, Pelantikan Menko Polkam dan Menpora Rabu Besok?
-
Istana Turun Tangan, Bantah Keras Tim Reformasi Polri Jadi 'Algojo' Kapolri
-
Prabowo di Bioskop Jadi Polemik: Publik Terbelah, Ini Kata Istana!
-
Istana Klarifikasi Video Prabowo di Bioskop: Hal yang Lumrah
-
Panggil Menkeu dan Menteri-menteri ke Istana, Prabowo Ingin Dengar Update Ekonomi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka