Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mengklaim Indonesia tengah terancam krisis dari beberapa hal. Menurutnya, ada tiga penyebab yang memicu ancaman tersebut.
Hal ini diungkapkan Fadli Zon melalui unggahan di akun Twitter, Sabtu (20/6/2020).
"Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis dari tiga jurusan. Jika Pemerintah mengabaikannya, ketiganya bisa membuat kita jatuh terpuruk sangat dalam," kata Fadli, dikutip Suara.com.
Dalam cuitan itu, Fadli menyebut ancaman pertama adalah New Normal. Ia menilai kebijakan New Normal telah mengabaikan pertimbangan pandemi, dan lebih banyak didikte oleh kepentingan pengusaha.
Ia memperkirakan kasus virus corona COVID-19 di Tanah Air akan mengalami lonjakan dalam beberapa waktu ke depan sebagai akibat New Normal.
Fadli mengatakan, "kurva pandemi kita masih terus naik, dan belum melandai. Dan, sekali lagi, itu masih belum menggambarkan imbas kebijakan New Normal."
Atas dasar itulah, politikus Partai Gerindra ini khawatir krisis Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih panjang dibanding negara lain.
Faktor kedua adalah ancaman depresi ekonomi. Perekonomian dunia sedang mengarah pada negative supply shock dan deglobalisasi karena semua negara akan berusaha melindungi perekonomian domestik, kata Fadli.
Upaya pemulihan ekonomi dengan melakukan pelonggaran tidak otomatis berjalan sukses. Fadli pun mengaitkan hal ini dengan utang Indonesia yang tinggi.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Ringankan Biaya UKT: Ortu Mahasiswa Lagi Krisis Ekonomi
Belum lagi, angka pengangguran yang melambung sejak pandemi ini.
"Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan sebagai imbas pandemi. Sebanyak 10,6 persen di antaranya, atau sekitar 160 ribu orang, kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4 persen sisanya karena dirumahkan," ungkap Fadli Zon.
Faktor ketiga, menurut Fadli Zon, adalah ancaman perubahan geopolitik global dan kawasan.
Konflik antara beberapa negara yang belakangan terjadi menimbulkan kekhawatiran. Misalnya, kontak senjata antara tentara India dan China hingga meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan.
"Jadi, kita tak lagi hanya menghadapi perang dagang antara Amerika dengan Cina, melainkan ancaman konflik, bahkan perang, yang bisa menyeret banyak negara di dalamnya," ujar Fadli.
Oleh karenanya, Fadli berpendapat agar Indonesia berhasil menghadapi pandemi ini dibutuhkan kepemimpinan yang cakap.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut