Suara.com - Penghargaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Kota Salatiga ternyata salah penyebutan. Hal itu langsung mengundang perhatian warganet untuk berkomentar.
Kota Salatiga menjadi daerah terfavorit dalam "Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19". Namun, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, justru salah menulis nama Kota Salatiga jadi Salahtiga di piagam penghargaan.
Akibatnya, insiden tersebut jadi bulan-bulanan warganet. Lewat akun Twitter @txtdaripemerintah, warganet menyesaki kolom reply dengan beragam komentar kocak.
"Salahtiga aja juara. Berarti yang lainnya salahempat," tulis @nzhrabbani.
"Padahal dulu rakyatnya suka ngelawak "Kota apa yang benernya tujuh? Jah, Salatiga". Sekarang pemerintahnya yang ngelawak," tulis akun @akunbermanfaat.
Selain komentar kocak, beberapa warganet juga melampiaskan kekesalan mereka terhadap pemerintah melalui kolom reply. Salah satunya seperti akun @deaokihardana. Ia menilai instansi pemerintah kurang merekrut anak-anak muda yang terampil mendesain.
"Kantor-kantor pemerintahaan kagak buka lowongan designer sih, harusnya ada gitu PNS buat anak creative," kata @deaokihardana.
Sebelumnya, Kemendagri menggelar sejumlah lomba bertema new normal dan pandemi yang diikuti oleh tiap-tiap kota dan kabupaten di Indonesia. Ajang perlombaan tersebut sempat menjadi polemik karena Kemendagri menggelontorkan dana hingga Rp 168 miliar untuk membiayai dana hadiah bagi para pemenang.
Selain Kota Salatiga, Kemendagri juga menetapkan Provinsi Jawa Timur sebagai juara 1 dalam lomba new normal untuk sektor pasar modern dan juara 2 untuk kategori sektor pariwisata. Atas penghargaan ini, Jatim memperoleh hadiah berupa Dana Insentif Daerah senilai Rp 5 miliar. Namun, hal ini memicu polemik di media sosial karena Jatim menempati posisi pertama dalam hal kematian tertinggi kasus corona di Indonesia.
Baca Juga: Dua Warga Salatiga Positif Virus Corona, Diduga karena Ronda Malam
Berita Terkait
-
Awali Kunjungan di Aceh Timur, Kasatgas Tito Salat Subuh dan Serahkan Bantuan Kemasyarakatan
-
Kasatgas Tito Apresiasi Dukungan DPR Percepat Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
Kasatgas Tito Pastikan Negara Bersama Masyarakat Terdampak Bencana
-
Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng
-
Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji
-
Kerusuhan Meksiko Disorot, Pemerintah Diminta Lindungi WNI dan Waspadai Ancaman Narkoba ke Indonesia
-
BEM se-DIY Gelar Aksi Damai di Malioboro, 400 Personel Polisi Siaga Humanis
-
DPR Sebut Tragedi di Kawasan IMIP Alarm Nasional, Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan