Pakar: Daripada Marah-Marah, Presiden Jokowi Harusnya Minta Maaf ke Publik

Suara.com - Presiden Joko Widodo seharusnya meminta maaf kepada rakyatnya karena para menterinya belum bisa bekerja sesuai harapan, dibanding mengungkapkan amarahnya kepada para menteri di hadapan publik. Setidaknya itulah yang disoroti oleh pakar politik, Hanta Yudha.

Hanta Yudha menyoroti beberapa aspek yang bisa dilihat dari kemarahan Presiden Jokowi kepada menterinya itu.

"Pertama, jika kemarahannya ditujukan kepada para menteri tentu tidak perlu disebarkan pada publik. Kalau ditujukan untuk mengancam para menteri, maka relevansinya tidak ada," ujar Hanta seperti yang dilansir Suara.com dari tayangan Kabar Petang di YouTube tvOneNews, Senin (29/6/2020).

Kedua, Hanta melanjutkan, jika target kemarahan Jokowi memang kepada para menterinya, maka bisa dibaca oleh para elit politik bahwa Presiden Jokowi tengah mempersiapka reshuffle kabinet.

"Kepada elit, ini bisa dibaca sebagai prakondisi gaya presiden untuk mengirim pesan pada elit poltik, entitas politik, partai politik, tentang kemungkinan reshuffle," sambung Hanta.

Poin ketiga yang diutarakan oleh Hanta Yudha soal kemarahan presiden ini adalah sebagai strategi Jokowi untuk diperlihatkan kepada publik bahwa ia telah mengonfirmasi buruknya kinerja menteri di kabinetnya.

"Strategi presiden untuk menggeser melemparkan persoalan hari ini yang telah dikonfirmasi presiden, bukan persoalan presiden, tapi persoalan menteri yang kinerjanya rendah," lanjut Hanta Yudha.

Pakar politik ini menyayangkan jika Presiden Jokowi sampai harus mengunggah video kemarahannya terhadap para menteri ke ruang publik lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Pasalnya, jika konteks kemarahannya ditujukan kepada menteri maka Presiden tinggal me-reshuffle kabinetnya tanpa harus menunjukkan kepada publik.

Baca Juga: Fahri Sentil Jokowi: Marah 18 Juni, Terdengar Marah 28 Juni, Follow-up?

Selain itu, Hanta beranggapan bahwa amarah Presiden Jokowi ini bertujuan untuk menggeser beban politiknya.

"Misalnya, ternyata yang dikritik oleh beberapa kalangan kepada menteri yang disebut, itu dikonfirmasi oleh presiden itu sendiri memang ada problem, bahkan disebut soal kesehatan dan sebagainya," kata Hanta.

Lebih lanjut, Hanta menuturkan bahwa para menteri bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Maka sudah seharusnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada rakyat atas ulah menterinya.

"Presiden Jokowi seharusnya minta maaf kepada publik kenapa para menterinya belum sesuai performa yang diharapkan oleh presiden, bukan justru menyampaikan kemarahan kepada para menteri di hadapan publik," tukas Hanta.

Meskipun demikian, Hanta mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi yang memberi ultimatum kepada para menterinya untuk di-reshuffle jika kinerja tak kunjung membaik.

"Konteks kepada menteri itu sudah benar, harus tegas sesuai arahan presiden," pungkas Hanta.