Suara.com - Politikus PKS Nasir Djamil, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon adu argumen terkait aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi marahi menteri.
Perdebatan cukup sengit antara tiga politikus ini terjadi dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk "Presiden Marah: Menteri Mana Direshuffle?" yang tayang di tvOne pada Selasa (30/6/2020) malam.
Pembawa acara Karni Ilyas sampai ambil tindakan untuk menengahi ketiganya.
Sekadar info, Jokowi marah-marah ke para menteri dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu. Ia merasa tidak ada progress dan memberi teguran kepada menteri yang bekerja biasa-biasa saja.
Awalnya, Nasir Djamil mengatakan bahwa presiden sudah diberikan jalan cepat untuk menangani pandemi virus corona melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. UU tersebut memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi dan stabilitas keuangan negara.
"Presiden sebenarnya sudah dikasih jalan tol dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diundang-undangkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020," ucap Nasir.
Belakangan, Nasir menilai, anggaran bantuan sosial dan kesehatan setelah diterbitkannya UU tersebut masih terbilang rendah.
"Ketika kemudian dihadapkan dengan angka yang rendah ini, pertanyaannya, apakah daya serap ini karena menteri tidak bekerja atau uangnya enggak ada?" ujar Nasir.
Ali Mochtar Ngabalin lalu membalas pertanyaan tersebut setelah Nasir selesai berbicara. Ia merasa ucapan Nasir menyesatkan publik.
Baca Juga: Sempat Jadi Menteri, Dahlan Iskan Blak-blakan Mengaku Sempat Dimarahi SBY
"Kita tahu bahwa regulasi ketika DPR menyetujui apa yang kita sebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu DPR tahu bahwa alokasi anggaran belanja negara itu ada," kata Ngabalin.
Ia menambahkan, "Jadi kalau bang Nasir tadi menyebutkan apakah Presiden atau menteri terkait yang tidak berdaya atau tidak ada uang itu sesuatu yang bisa menyesatkan publik".
Nasir membalas tudingan Ngabalin. Ia kembali melontarkan pertanyaan apakah para menteri tidak bekerja atau uang negara tidak ada.
Berusaha menengahi perdebatan, Karni Ilyas berkata, "Begini, supaya anda senada dengan Presiden, jawabannya menterinya enggak kerja."
Ngabalin langsung menolak, "Bukan, bukan, maksud saya begini."
Sebelum Ngabalin sempat melanjutkan perkataannya, Fadli Zon ikut masuk ke perdebatan tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
Pilihan
-
Profil Mojtaba Khamenei: Sosok Kuat Penerus Ali Khamenei, Calon Pemimpin Iran?
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
Terkini
-
Dubes Iran Minta Pemerintah RI Kutuk Serangan AS-Israel ke Teheran
-
Berbeda dengan Venezuela, Dino Patti Djalal Menilai Serangan AS-Israel Picu Konflik Berkepanjangan
-
Situasi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Imbau Jemaah Tunda Keberangkatan Umrah
-
Kabar Duka: Ketua KPAI Margaret Maimunah Meninggal Dunia di Jakarta
-
Bukan Mediator! Eks Wamenlu Dorong Prabowo Kirim Surat ke Trump, Tunda Pasukan TNI ke Gaza
-
Irak Ikut Terseret dalam Konflik Iran-AS-Israel, Tegaskan Tutup Wilayah Udara
-
Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?
-
Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!
-
Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran Berlatar Belakang Dokter Perang
-
Rusia Desak AS dan Israel Hentikan Agresi Terhadap Iran di Sidang PBB