Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan ungkapan kemarahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat sidang kabinet menunjukkan bahwa memang ada masalah terhadap sejumlah menteri. Mengingat, Jokowi yang kecewa dan jengkel atas kinerja para pembantunha tersebut.
Namun, lanjut Ketua BKSAP DPR itu, marah saja tidak cukup. Jokowi dinilai harus merealisasikan apa yang kadung sudah menjadi pernyataannya, terutama soal ancaman merombak kabinet atau reshuffle.
Sebab, apabila tidak ada tindak lanjut maka pidato Jokowi saat marah-marah ke menteri di sidang kabinet hanya akan dianggap sebagai sandiwara sekaligus cara Jokowi melepas tanggung jawab semata.
"Pernyataan presiden kemarin di Istana kan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menterinya itu bermasalah. Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
"Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau nggak, pidatonya dianggap angin lalu saja. Enggak jelas seperti teatrikal saja, yang ujung-ujungnya mau cuci tangan, akan ada anggapan seperti itu," sambung Fadli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Kekecewaan Jokowi tersebut didasarkan atas penilaian mengenai kinerja sejumlah pembantunya yang dianggap biasa-biasa saja
Padahal, kata Jokowi, pemerintah kekinian sedang menghadapi banyak persoalan, terutama wabah virus corona covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian.
Bahkan, dalam pidatonya di hadapan anggota kabinet, Jokowi mengancam merombak kabinet atau reshuffle.
Baca Juga: Kesepian Sebabkan Jokowi Marahi Menteri, Ini Kata Pakar
Jokowi meminta kepada jajaran menteri agar bisa mengambil langkah ekstra dalam membantu rakyat Indonesia. Ia mengaku siap mempertaruhkan reputasi politik demi rakyat.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta perppu lagi, saya buatkan perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup," kata Jokowi.
Pidato itu diucapkan Jokowi saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara tanggal 18 Juni 2020.
Berita Terkait
-
Ada 2 Raja Saling Mengklaim di Keraton Solo, Fadli Zon Mengadu pada DPR
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
5 Fakta Kericuhan Keraton Surakarta, Adu Argumen Dua Kubu 'Berebut Tahta'
-
Korban Pemerkosaan Mei 1998 Alami Teror Berlapis, Dilarang Lapor Oleh Pejabat Negara
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Sentil Upaya Pembungkaman, Hasto: Jangan Takut Suarakan Kebenaran Demi Kemanusiaan
-
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode, Zulhas: Realisasikan Program 5 Tahun Nggak Cukup
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!