Suara.com - Ombudsman RI menerima 1.330 pengaduan daring dari masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Paling banyak yang diadukan oleh masyarakat itu ialah soal penyaluran bantuan sosial.
Wakil Ketua Ombudsman RI Lely P. Soebekty mengatakan posko pengaduan secara daring itu dibuka sejak 29 April 2020. Ribuan pengaduan pun disampaikan masyarakat selama posko tersebut dibuka.
"83 persen aduan yang masuk ke posko ini adalah tentang bantuan sosial," kata Lely saat menjelaskan dalam siaran langsung akun YouTube Ombudsman RI, Rabu (1/7/2020).
Selain bantuan sosial, terdapat pula pengaduan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan, keamanan, pelayanan kesehatan dan transportasi.
Terkait dengan pengaduan bantuan sosial, aduan yang paling tinggi itu soal penyaluran bansos tidak merata dalam segi waktu, masyarakat hingga wilayah sasaran. Setidaknya ada 22,28 persen aduan yang diterima Ombudsman soal itu.
Kemudian 21,38 persen aduan lainnya ialah soal prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas. 20,89 persen aduan juga datang dari masyarakat yang sangat terdampak Covid-19 akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
18,66 persen aduan lainnya terkait dengan masalah masyarakat yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan dan 7,17 persen soal aduan tidak menerima bantuan di tempat tinggal karena KTPnya pendatang.
Berita Terkait
-
Reaktif Corona, Terdakwa Hendrisman Jalani Swab Test di RS Adhyaksa
-
Gugus Tugas Covid Pastikan Pendiri PKS Hilmi Aminudin Wafat karena Corona
-
Sidang Kasus Jiwasraya Ditunda, Terdakwa Hendrisman Rahim Reaktif Corona
-
Penumpang Pesawat Satu Kali Tes Corona, ORI: Pemerintah Harus Transparan
-
Sering Dianggap Berbahaya, Apa Itu Super Spreader dalam Virus Corona?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi