Suara.com - Pengusaha nasional Mardigu Wowiek Prasantyo, dikenal Bossman Sontoloyo atau Bossman Mardigu ikut mengomentari aksi Presiden Joko Widodo marah-marah ke menteri.
Mardigu menyindir menteri orang kaya dalam kabinet Jokowi jilid dua ini. Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram @mardiguwp, Kamis (2/7/2020).
Ia bercerita, pada awal pelantikan Kabinet Indonesia Maju, seorang pengamat kebijakan pernah berkata kepada Mardigu. Koleganya itu menyoroti menteri yang kaya sejak lahir di kabinet Jokowi.
"Jadi pengamat itu pernah berkomunikasi dengan saya pada awal pelantikan kabinet Jokowi jilid dua ini yang menunjuk menteri kebanyakan dari kalangan silver spoon dan golden plater," tulis Mardigu.
Kalangan "silver spoon" dan "golden plater" yang dimaksud Mardigu adalah anak orang kaya ataupun orang kaya yang hidupnya penuh nikmat makan di piring emas dan sendok perak.
Menurutnya, tidak salah memilih menteri dari kalangan orang kaya. Langkah itu sah-sah saja.
Namun Mardigu berpendapat, kekayaan sering melenakan kesejatian rasa. Sebab, manusia sejati harus punya sadar rasa kepada orang yang kesusahan.
"Sementara manusia sejati itu harus punya sadar rasa terhadap orang yag sering susah, berat perjuangan hidupnya, faham apap itu arti kata lapar, berat menanggung utang, susahnya mencari sesuap nasi yang halal, apakah semua pejabat punya rasa ini?" tanya Mardigu.
Ia juga menanggpi perihal ancaman Jokowi untuk reshuffle kabinet. Bossman Sontoloyo menyarankan Presiden untuk mengaktifkan kembali Sesdalopbang.
Baca Juga: Ini Isi Obrolan Grup WhatsApp Menteri-menteri Usai Dimarahi Jokowi
Sekretaris pengendalian operasional pembangunan atau Sesdalopbang, berdasarkan penjelasannya, pernah dilakukan di bawah arahan tokoh Solichin GP.
Tugas Sesdalopbang adalah mengawasi kerja para menteri dan akan menegur menteri yang tidak becus bekerja.
Ancaman reshuffle
Presiden Jokowi marah kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19. Ia meminta para menterinya untuk mengubah cara kerja.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar