- Habiburokhman menilai usulan Abraham Samad mengenai pergantian Kapolri untuk reformasi kepolisian keliru.
- Menurut Habiburokhman, reformasi institusional tidak boleh didasarkan pada preferensi atau pandangan personal.
- Data Komisi III menunjukkan Kapolri Listyo Sigit dinilai berperan aktif mempercepat reformasi sejak menjabat 2021.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, menyebut pernyataan Abraham Samad dan rekan, terkait reformasi kepolisian sebagai salah kaprah. Sebab, Abraham menilai reformasi baru bisa dilakukan jika kapolri diganti.
"Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya kepada Presiden Prabowo jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti adalah pernyataan yang salah kaprah," kata Habiburokhman, dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Menurut Habiburokhman, cukup aneh ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah. Terutama, soal reformasi kultural dan institusional, kemudian memberi usul yang sangat personal.
"Usulan mereka terasa sangat tendensius, subyektif dan bersudut pandang yang sangat sempit," kata dia.
Menurut dia, reformasi di bidang apapun tidak bisa disandarkan hanya pada persoalan suka tidak suka yang bersifat personal. Terlebih, kata Habiburokhman, Kapolri Listiyo Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri.
"Data di Komisi III jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat represifitas menurun sangat drastis di banding periode-periode sebelumnya," ujarnya.
Polri, kata dia, juga tercatat sebagai institusi mitra Komisi III yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat. Habiburokhman melihat pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional.
Presiden, menurut Habiburokhman, tidak bisa diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut. Menurut dia, boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik.
"Tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden karena justru bisa melemahkan negara kita," kata Habiburokhman.
Baca Juga: IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
Habiburokhman memahami karakter Presiden Prabowo yang tidak suka berbicara soal personal. Terutama, ketika membahas hal yang bersifat institusional.
"Selain itu beliau juga tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan beliau. Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekat, kita dukung reformasi Polri secara kultural," tambah Habiburokhman.
Berita Terkait
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian, Pablo Benua: Rawan Politisasi Anggaran
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut