- Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Gerindra, memberi arahan tegas saat HUT ke-18 partai di Jakarta Selatan.
- Prabowo menekankan pentingnya kader menjaga amanah uang rakyat, terutama yang menjabat di eksekutif dan BUMN.
- Partai Gerindra tidak memberikan toleransi dan perlindungan hukum bagi kader yang terbukti melakukan korupsi.
Suara.com - Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada seluruh kader Partai Gerindra dalam acara syukuran HUT ke-18 Partai Gerindra yang digelar di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026) malam.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan internal tersebut, Prabowo kembali menekankan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
Prabowo memberikan peringatan keras, terutama bagi kader yang saat ini menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun perusahaan negara.
“Iya, terutama Pak Prabowo kemudian mempesankan kepada para kader, baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif, serta juga teman-teman yang mendapat penugasan di BUMN untuk selalu berhati-hati, mawas diri, dan menjaga uang rakyat, dan tidak melakukan perbuatan tercela,” ujar Dasco menyampaikan pesan Presiden kepada awak media usai acara.
Dasco menegaskan bahwa Prabowo tidak akan memberikan toleransi bagi siapapun kader partai yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tindakan korupsi.
Partai Gerindra dipastikan tidak akan memberikan perlindungan hukum maupun keistimewaan bagi kader yang bermasalah.
“Dan tadi sudah disampaikan bahwa apabila ada kader yang melakukan, maka kemudian tidak akan mendapat pembelaan, serta perlakuan khusus. Demikian,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Rayakan HUT ke-18 Partai Secara Sederhana, Sejumlah Elite Gerindra Mulai Berdatangan ke Kertanegara
-
Prabowo dan PM Australia Teken Traktat Keamanan Bersama
-
Waketum PAN Ingin Prabowo Dipasangkan Dengan Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Doa Saja
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi