Suara.com - Sejumlah orang tua murid yang tergabung dalam Forum Relawan PPDB Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada 3 tuntutan mereka untuk Presiden Jokowi mengenai sistem PPDB DKI Jakarta.
"Adapun maksud dan tujuan kami melakukan aksi adalah ingin menyampaikan aspirasi atau tuntutan dari orang tua murid yang berkeberatan dengan pemberlakuan seleksi PPDB berdasarkan usia di semua jalur seleksi terutama pada seleksi jalur zonasi," kata Koordinator Lapangan aksi, Rudy saat berbincang dengan Suara.com di lokasi, Jumat (4/7/2020).
Rudy mengatakan, demo ini dilakukan juga agar Presiden Jokowi berkenan untuk memberikan solusi terbaik untuk masa depan generasi muda Indonesia, khususnya di Jakarta.
"Untuk itu kami menyatakan menolak sistem PPDB yang menggunakan seleksi usia sebagai parameter utama pada semua jalur seleksi Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi," tuturnya.
Rudy kemudian menyampaikan ada 3 tuntutan para orang tua murid kepada Presiden Joko Widodo.
- Batalkan pelaksanaan PPDB DKI Jakarta 2020, karena dinilai cacat hukum.
- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta diulang dengan menggunakan parameter zonasi berdasarkan jarak dalam seleksi Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB).
- Pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus dan solusi terbaik untuk anak didik yang tidak lulus seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2020.
"Besar harapan kami kiranya bapak Presiden Jokowi untuk mengabulkan tuntutan kami demi terciptanya keadilan dan setara," tandasnya.
Sebelumnya, Relawan PPDB DKI Jakarta juga telah mendesak Mendikbud Nadiem Makarim untuk turun tangan langsung menyelesaikan polemik PPDB SD/SMP/SMA di semua jalur (Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi) yang diseleksi berdasarkan usia yang dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Kadisdik nomor 501/2020 tentang PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.
Mereka juga meminta Nadiem turut mengevaluasi PPDB DKI Jakarta 2020 yang dinilai diskriminatif, bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.
Baca Juga: Merasa Dirugikan, Ibu Korban Zonasi: Anak Saya Stres dan Tidak Mau Sekolah
Berita Terkait
-
Ibu-ibu Pendemo PPDB DKI Dadah-dadah di Depan Istana, Jokowi Melengos
-
Ortu Murid Kibarkan Bendera Kuning saat Demo: Pendidikan di DKI Sudah Mati
-
Protes PPDB DKI Pakai Seragam SMP, Orang Tua Murid: Ini Bentuk Kekecewaan
-
Protes di Depan Istana, Ortu Murid: Kami Bergerak Agar PPDB DKI Dibatalkan!
-
Diam Ditanya Ancaman Reshuffle, Menkes Terawan Pilih Ngibrit Masuk ke Mobil
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama